REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melihat visi dan misi presiden, gubernur dan bupati/ walikota tidak terintegrasi. Hal ini terjadi karena visi dan misi mereka berbeda-beda akibat tidak mengacu pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Ketua Umum ICMI, Prof Jimly Asshiddiqie menceritakan, GBHN ditiadakan setelah reformasi. Kemudian presiden, gubernur dan bupati/ walikota dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga rencana pembangunan menjadi lima tahun sesuai dengan visi dan misi kepala negara serta kepala daerah yang terpilih.
"Sesudah sepuluh tahun reformasi terasa bahwa pembangunan jadi tidak utuh dan tidak terintegrasi dan tidak terpadu karena (presiden, gubernur dan bupati/ walikota) jalan sendiri-sendiri," kata Prof Jimly kepada Republika di acara Dialektika ICMI bertema 'Perlukah GBHN Dihidupkan Kembali' di Gedung Ir. H. M. Suseno, Kamis (24/10).
Ia menjelaskan, kalau presiden dari partai A, sementara gubernur dari partai B dan bupati/ walikota dari partai C. Tentu akan berbeda-beda visi dan misi mereka sesuai kepentingan politiknya. Sehingga arah pembangunan nasional di Indonesia ada yang ke kiri dan ke kanan.
Akibat gubernur dan bupati/ walikota dari Papua sampai Aceh beda-beda visi dan misinya. Maka arah pembangunan nasional dianggap tidak terintegrasi dan kacau. Berangkat dari persoalan tersebut muncul lagi ide lama supaya GBHN disusun lagi jadi pegangan untuk keterpaduan pembangunan nasional.
"Kira-kira itu latar belakangnya sehingga isu GBHN ini menguat lagi, masalahnya apakah sungguh-sungguh (GBHN ini) jadi solusi atau tidak," ujarnya.
Prof Jimly memandang bahwa masuk akal sekali jika GBHN dijadikan solusi. Indonesia tanpa perencanaan jangka panjang akan berjalan sendiri-sendiri sehingga jadi kacau. Karena itu secara objektif perencanaan pembangunan nasional jangka panjang dianggap penting. ICMI mendukung adanya GBHN.
Belum lama ini, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan GBHN. Sebab Indonesia tanpa GBHN bagai negara tanpa haluan.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyampaikan, secara resmi Muhammadiyah mengusulkan tentang konsep Indonesia berkemajuan saat sidang Tanwir di Samarinda. Salah satu usulannya Indonesia perlu semacam GBHN agar memiliki haluan yang jelas.
"Menurut kami tidak boleh Indonesia hanya dipertaruhkan hanya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), kan yang terjadi bongkar pasang dalam negara seperti tidak ada haluan," kata Mu'ti.
Menurutnya, rencana pembangunan negara jadi bongkar pasang tanpa arah karena Indonesia tidak memiliki GBHN. Sehingga Indonesia mengalami gejala deviasi, stagnasi bahkan mungkin mengalami gejala disorientasi karena tidak punya haluan. Muhammadiyah ingin Indonesia punya haluan negara yang akan menjadi pemandu bagi siapapun yang memimpin Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
