Rabu 23 Oct 2019 15:59 WIB

Menag Baru, PBNU: Banyak Kekecewaan dari Kiai

Kiai paham Kemenag harus mengatasi radikalisme, tetapi tak paham pilihan Jokowi.

Rep: Muhyiddin/ Red: Ratna Puspita
KH Robikin Emhas
Foto: Dok Republika
KH Robikin Emhas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Indonesia Joko Widodo telah resmi melantik Jenderal (Purn) Fachrul Razi sebagai Menteri Agama (Menag) baru yang menanggantikan Lukman Hakim Saifuddin. Namun, pilihan Jokowi tersebut mendapat banyak kekecewaan dari para kiai di berbagai daerah. 

"Saya dan pengurus lainnya banyak mendapat pertanyaan terkait Menteri Agama. Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes," ujar Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas kepada Republika.co.id, Rabu (23/10).

Baca Juga

Menurut Robikin, kalangan kiai memahami bahwa Kementerian Agama harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme di Indonesia. Namun, kata dia, para kiai banyak yang tidak setuju terhadap pilihan Jokowi yang menunjuk Fachrul Razi sebagai Menteri Agama. 

"Para kiai tak habis mengerti terhadap pilihan yang ada," ucapnya. 

Padahal, dia menjelaskan, para kiai sudah lama merisaukan fenomena terjadinya pendangkalan pemahaman agama yang ditandai merebaknya sikap intoleran. Dia menambahkan, banyak sikap ekstrem yang bermunculan dengan mengatasnamakan agama. 

"Semua di luar kelompoknya dianggap kafir dan halal darahnya. Teror adalah di antara ujung pemahaman keagamaan yang keliru seperti ini," ucapnya. 

Karena kondisi dan daya destruksi yang diakibatkan, tambah dia, secara kelembagaan jauh-jauh hari NU telah tegas mengingatkan bahaya radikalisme itu. Bahkan, kata dia, NU menyatakan bahwa Indonesia kini sudah darurat radikalisme. 

"NU menyatakan Indonesia sudah kategori darurat radikalisme, disamping darurat narkoba dan LGBT," kata Robikin.

Jokowi menunjuk Fachrul Razi sebagai menteri agama RI periode 2019-2024. Purnawirawan jenderal itu menggantikan Lukman Hakim Saifuddin yang berlatar belakang politikus dari PPP.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement