Saturday, 10 Rabiul Akhir 1441 / 07 December 2019

Saturday, 10 Rabiul Akhir 1441 / 07 December 2019

Hijab dan Tantangan Komunitas Muslim di Prancis

Sabtu 19 Oct 2019 09:00 WIB

Rep: Andrian Saputra/ Red: Agung Sasongko

Muslim Prancis

Muslim Prancis

Presiden Prancis mengingatkan stigmatisasi Islam dan Muslim.

REPUBLIKA.CO.ID,PARIS --- Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengingatkan lagi tentang stigmatisasi pada muslim atau menghubungkan Islam dengan perang melawan terorisme. “Kita harus berdiri bersama semua warga negara kita,” kata Macron dalam konferensi pers bersama kanselir Jerman, Angela Merkel pada Rabu lalu.

Pernyataan itu menyusul seorang wanita Prancis yang mengambil langkah hukum atas politisi sayap kanan yang mengkritiknya karena menggunakan jilbab di depan umum.

Populasi muslim di Prancis mencapai lima juta jiwa. Ini merupakan jumlah minoritas populasi muslim terbesar yang ada di Eropa Barat. Menggunakan jilbab memang dilarang di sekolah-sekolah di Prancis, di kantor pemerintahan, dan juga lembaga publik lainnya. Ini karena Prancis secara resmi adalah negara sekuler.

Karenanya pakaian yang menutupi tubuh menjadi kontroversi dalam beberapa tahun terakhir. Pekan lalu, seorang muslimah yang mengenakan jilbab bersama dengan putranya saat perjalanan sekolah memperoleh pelecehan verbal dari politisi di parlemen Bourgogne di Prancis Timur.

Sebuah gambar perempuan merangkul putranya - yang diberi nama Fatima- menyebar secara luas setelah insiden itu diunggah ke media sosial.Hal itu memicu demonstrasi di daerah itu dan telah membuat perdebatan tentang jilbab.

Prancis sendiri saat ini tak mempunyai Undang-Undang yang melarang seorang ibu mengenakan jilbab dalam perjalanan ke sekolah. Pada Rabu, Macron menyerukan pemahaman yang lebih baik tentang Islam di Prancis dan mengutuk dengan apa yang disebutnya fatal shortcut karena menghubungkan Islam dan terorisme

”Di sana ada banyak ketidakbertanggungjawaban di antara komentar politik,” kata Macron seraya menambahkan “Komunalisme bukan terorisme,” katanya.

Insiden di gedung parlemen regional di Prancis Timur terjadi saat perjalanan sekolah pada Jum'at 11 Oktober lalu. Di mana Fatima menemani putranya yang masih kecil. Saat itu seorang politisi dari Rally sayap kanan Marine Le Pen atau sebelumnya dikenal Front Nasional melihat Fatima dan memerintahkannya untuk melepaskan jilbabnya.

Ialah Julien Odul yang mengunggah pertengkarannya di twitter dengan sebuah pesan yang mengutip tentang serangan terhadap empat petugas polisi di Paris awal bulan ini yang dikaitkan dengan radikalisasi Islam. “Setelah pembunuhan empat polisi, kami tak bisa mentolerir (provokasi) ini,” katanya.

Sementara dalam sebuah wawancara dengan organisasi independen yang membela hak-hak muslim di Prancis, The Collective Against Islamophobia in France (CCIF), Fatima mengatakan dirinya duduk terdiam di sudut ruangan ketika ia mendengar seseorang berteriak atas nama sekularisme.

”Orang-orang mulai berteriak marah, yang saya lihat hanya anak-anak mereka benar-benar terkejut dan trauma. Saya mencoba meyakinkan, anak saya mendekati dan menangis. Saya memberitahu mereka bahwa saya tak bisa bertahan,” katanya.

Pengacara Fatima, Sana Ben Hadj mengatakan kliennya merasa terhina usai gambar-gambar insiden itu dibagikan secara luas. Sementara CCIF mengatakan Fatima tengah mengajukan pengaduan di Djion atas kekerasan yang bersifat rasial itu.

CCIF menambahkan bahwa pengaduan selanjutnya akan diajukan di Paris terkait hasutan kebencian rasial.Insiden itu juga memicu perdebatan dikalangan para ibu yang menggunakan jilbab, terlebih ketika para guru tak diizinkan. Sementara menteri Pendidikan Prancis, Jean Michel Blanquer mengkritik dengan mengatakan bahwa kerudung tak diinginkan dalam masyarakat Prancis.

Sedang  partai Marine Le Pen menyerukan agar jilbab dilarang di sekolah.Larangan mengenakan jilbab dan simbol agama yang mencolok di sekolah negeri di Prancis telah diperkenalkan sejak 2004. Pada 2011,  Prancis menjadi negara Eropa pertama yang melarang burqa di tempat umum, sementara alternatif seperti jilbab yang menutupi kepala dan rambut tetap legal.

Dengan larangan itu tak ada wanita di Prancis yang dapat meninggalkan rumah dengan wajah yang tersembunyi dibalik kerudung tanpa menanggung risiko denda. Sementara mantan Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy yang pada masa pemerintahannya memberlakukan larangan itu mengatakan kerudung telah menindas wanita dan tak disambut di Prancis. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA