REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Bangsa Indonesia harus mempertahankan keberagaman dan persatuan dengan cara menjaga semboyan Bhineka Tunggal Ika dan membantu menghilangkan kesenjangan sosial serta ekonomi agar terjadi pemerataan.
"Kita sudah punya filosofi Bhineka Tunggal Ika, itu sudah menjadi sikap pandang kita sebagai bangsa Indonesia, meski kita beragam tapi kita tetap satu. Meski pandangan politik kita tidak sama, tapi kita tetap lebih mengedepankan kesatuan sebagai bangsa," Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Abbas. di Jakarta, Selasa (15/10).
Menurut dia, perpecahan dan konflik bisa terjadi jika terjadi ketidakadilan dan kesenjangan sosial serta ekonomi. Oleh karena itu, permasalahan tersebut harus ditindaklanjuti dengan serius.
Pemerintah, ujar Anwar, sejauh ini sudah berusaha menjaga agar tidak terjadi perpecahan di dalam Indonesia, namun, jika permasalahan kesenjangan tidak dihadapi maka dapat berpotensi akan terjadi konflik sosial di antara masyarakat.
"Ke depan pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin harus berusaha untuk mengedepankan keadilan dan kebersamaan aehingga tidak ada saling iri dan cemburu satu sama lain," katanya.
Tidak hanya permasalahan kesenjangan ekonomi dan sosial, kata Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Albertus Patty, terdapat juga usaha kelompok-kelompok radikal yang ingin memecah belah untuk mencapai tujuan mereka sendiri.
Dia memuji bagaimana bangsa Indonesia selama ini berhasil menjaga persatuan dan kesatuan mengingat tren konflik berbau suku, agama, ras, antargolongan yang terjadi di beberapa negara di dunia.
Akan tetapi, kata dia, perhatian lebih diperlukan agar bangsa Indonesia bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan, di tengah munculnya konflik sosial kecil dan sporadis.
"Orang masih sadar bahwa kita ini negara Pancasila. Bahwa kita ini adalah Indonesia yang beragam, dibangun semua umat beragama dan etnis. Tapi, kalau kita tidak mewaspadainya sekarang, kita bisa terus menerus mengalami konflik sosial," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika