REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Filantropi, Aksi Cepat Tanggap (ACT) berencana membantu korban yang terkena dampak dari krisis kemanusiaan di Wamena, Papua. Kerusuhan yang terjadi di Wamena telah menyebabkan 165 rusak.
Presiden ACT, Ibnu Khajar, mengatakan ratusan rumah, 465 ruko, lima kantor, motor dan mobil dibakar sekelompok orang. ACT berkeinginan untuk membangun kembali 165 rumah yang rusak. Rencana ini juga disambut baik oleh TNI.
"Kodim ada lahan perumahan untuk shelter. Tapi biaya untuk membangun ini butuh dana bisa sampai tiga kali lipat dari membangun rumah di Jakarta. Kita selalu melakukan koordinasi terlebih dahulu. Ada saran lokasi tanah dekat Kodim yang memang bisa dibangun," kata Ibnu di Jakarta, Rabu (2/10) lalu.
Sejumlah bangunan yang akan diperbaiki akan menelan biaya yang jauh lebih besar. Untuk tahap pemulihan dapat mencapai biaya hingga Rp 20-30 miliar.
Namun rencana ini tidak langsung disetujui, pembangunan kembali sejumlah rumah yang nantinya akan ditinggali bergantung pada kemauan para pengungsi. Ia mengatakan, saat ini yang paling terpenting yakni pengungsi kembali bertemu dengan kerabat dekatnya.
"Kami ikuti kemauan mereka dulu, apakah mau bertahan disini. Nanti kita akan ikuti ritmenya," kata Ibnu.
Selain itu, ACT turut membantu memulangkan pengungsi kerusuhan Wamena ke daerah asalnya. Pada tahap pertama, ACT akan memulangkan 100 warga asal Sumatera Barat, Kamis (3/10).
"Jam 07.20 ada 50 orang dengan pesawat reguler akan menuju Sumbar. Kemudian siangnya akan ada 50 orang lagi. Kami mengutamakan pada anak-anak dan orang tua," kata Vice President ACT, Insan Nurrohman.
Insan mengungkapkan, ACT akan membantu pengungsi lainnya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, diantaranya Makassar, Jakarta, Surabaya dan lainnya. Menurutnya tidak mudah untuk mendapatkan transportasi, baik itu melalui darat maupun laut.
"Pertama kami ingin membantu mereka kembali pulang bertemu dengan kerabat mereka. Setidaknya ini akan mengurangi rasa duka dalam diri mereka," kata Insan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika