Selasa, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Selasa, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

JK Minta Ponpes Gontor Ajarkan Ekonomi Syariah

Kamis 03 Okt 2019 13:31 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Esthi Maharani

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kelima kiri) berbincang dengan salah seorang Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor KH Hasan Abdullah Sahal (keempat kiri) saat melakukan kunjungan kerja di Pondok Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur, Kamis (3/10/2019).

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kelima kiri) berbincang dengan salah seorang Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor KH Hasan Abdullah Sahal (keempat kiri) saat melakukan kunjungan kerja di Pondok Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur, Kamis (3/10/2019).

Foto: Antara/Siswowidodo
Ponpes Gontor harus mampu menggerakan perekonomian masyarakat sesuai dengan zaman

REPUBLIKA.CO.ID, PONOROGO -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur agar mengajarkan ekonomi syariah kepada anak didiknya. Ponpes Gontor, kata dia, harus mampu menggerakan perekonomian masyarakat sesuai dengan zamannya.

"Oleh karena itu, tentu yang harus diajarkan di sini ekonomi masyarakat umat. Berkali-kali saya sampaikan, bahwa kita bersyukur bahwa kemampuan usaha atau entrepreneur Islam naik, tapi orang lain jauh lebih tinggi naiknya," ujar JK saat meresmikan menara Masjid Jami' Ponpes Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Kamis (3/10).

JK pun ingin agar Ponpes Gontor mampu menjadi pelopor perubahan bagi pondok pesantren lainnya sehingga menjadi lebih modern dan mampu menggerakan perekonomian masyarakat sekitar.

"Saya dengar di sini ada pendidikan kewirausahaan, tapi memang anak-anak kita cucu-cucu saya semua harus diajarkan tentang bagaimana mereka belajar berusaha, mandiri lebih baik untuk mencapai masyarakat ke depan yang lebih baik," ucap JK.

Wapres mengatakan, dalam pengertiannya, ekonomi syariah merupakan kegiatan jual beli atau perekonomian yang dilakukan secara halal. Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tak mempersempit kegiatan perekonomian syariah sehingga justru mempersulit kehidupan.

"Semua muamalah itu, selama dia tidak haram, dia halal. Jadi jangan dipersempit kita sendiri bahwa ekonomi syariah itu hanya yang istilah Arab-nya. Tapi selama dia tidak haram dia syariah, dia ekonomi Islam," ujar JK.

Lebih lanjut, Wapres JK mengatakan, masyarakat Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang perekonomian di berbagai sektor, termasuk sektor pertambangan, perikanan, dan industri.

Sebab, sumber daya alam yang dimiliki pun akan semakin berkurang seperti di sejumlah negara-negara Islam lainnya yang mengalami konflik. Meskipun Indonesia sendiri tak mengalami konflik, namun hal itu perlu diantisipasi.

"Kita alhamdulillah, dulu kita punya produksi minyak 1,6 juta barel per hari, sekarang 700 ribu, tapi bukan karena dibom, karena memang banyak kita pakai. Sehingga berkurang," ujarnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA