REPUBLIKA, TEHERAN -- Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan, negaranya akan mengusulkan rencana perdamaian kawasan Teluk pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai prasyarat perdamaian tersebut, mereka meminta semua pasukan asing hengkang dari kawasan Teluk.

"Pasukan asing dapat menyebabkan masalah dan ketidakamanan untuk rakyat dan wilayah kita," kata dia pada Ahad (22/9), dikutip laman al-Arabiya. "Kehadiran kalian selalu membawa rasa sakit dan kesengsaraan untuk wilayah ini. Semakin jauh kalian dari kawasan dan negara kami, semakin akan ada keamanan untuk wilayah kami," ujar Rouhani.

Dia mengungkapkan, rencana perdamaian itu akan disuguhkan kepada PBB dalam beberapa hari mendatang. "Dalam momen bersejarah yang sensitif dan penting ini, kami mengumumkan kepada tetangga kami bahwa kami mengulurkan tangan persahabatan serta persaudaraan kepada mereka," katanya.

Amerika Serikat (AS) diketahui telah membentuk koalisi keamanan maritim di wilayah Teluk. Koalisi dibentuk untuk memberi pengamanan kepada kapal-kapal dagang dan tanker yang melintasi Selat Hormuz.

Ketegangan di Selat Hormuz mulai tumbuh ketika empat kapal tanker diserang di dekat pelabuhan Fujairah pada 12 Mei lalu. Dua kapal di antaranya teridentifikasi bernama Amjad dan Al Marzoqah asal Arab Saudi. Sementara, dua kapal lainnya adalah Andrea Victory milik perusahaan Norwegia, Thome Ship Management, dan A.Michel yang berbendera Uni Emirat Arab (UEA).

Pada Juni lalu, kapal tanker Jepang dan Norwegia kembali menjadi target penyerangan di Teluk Oman. Kapal tersebut diketahui bernama Kokuka Courageous dan Front Altair. Kapal Kokuka Courageous sempat terbakar akibat ledakan. Namun, seluruh awaknya selamat dan tak mengalami luka serius. AS menuding Iran terlibat dalam serangkaian serangan terhadap kapal-kapal tersebut. Namun, Teheran telah dengan tegas membantah tuduhan itu.

Pada 14 September lalu, dua fasilitas minyak milik Saudi Aramco diserang kapal nirawak milik pemberontak Houthi dari Yaman. Serangan itu dilaporkan memangkas 5 persen produksi minyak dunia. AS kembali menuduh Iran terlibat dalam serangan tersebut. Tudingan itu pun dibantah.

Pasca-serangan Aramco, Presiden AS Donald Trump setuju untuk mengerahkan pasukan militer AS. Ketua House of Representative Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi mengkritik rencana Donald Trump mengirim pasukan militer AS tambahan dan peralatan pertahanan udara ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) itu.

"Rencana Presiden Trump untuk mempercepat pengiriman peralatan militer ke Arab Saudi dan UEA, dan untuk mengerahkan pasukan AS tambahan ke wilayah itu, merupakan upaya keterlaluan terbaru dari pemerintahan Trump untuk menghindari bipartisan, bikameral Kongres," kata Pelosi dalam sebuah pernyataan, dilansir //Voice of America (VoA), Ahad (22/9).

Menteri Pertahanan AS Mark Esper dan Joint Chiefs of Staff (JCS) Jenderal Joseph Dunford mengumumkan keputusan Trump pada Jumat malam (20/9) di Pentagon. Esper mengatakan, AS menanggapi permintaan dari pejabat Saudi dan UEA untuk meningkatkan pertahanan udara dan rudal setelah serangan akhir pekan lalu pada instalasi minyak Arab Saudi. Para pejabat AS mengatakan, Iran bertanggung jawab atas serangan—sebuah tuduhan yang dibantah oleh Teheran.

Serangan 14 September itu mengungkapkan kerentanan fasilitas minyak di kawasan itu terhadap serangan pesawat tak berawak dan rudal jelajah. Dunford mengungkapkan, perincian mengenai penyebaran pasukan AS akan dibahas selama akhir pekan dan dirilis pada pekan depan. "Pompeo baru saja kembali pagi ini dan Saudi meminta kemampuan yang ditingkatkan," kata Dunford.

"Kami belum memutuskan unit-unit tertentu," ucapnya. Namun, nanti senjata terpilih akan membantu meningkatkan pertahanan rudal udara negara itu. Pelosi mengatakan, House dan Senat telah meloloskan undang-undang bipartisan berbulan-bulan yang lalu. Ini untuk memblokir penjualan senjata ke Arab Saudi dan UEA serta mengutuk keterlibatan Saudi di Yaman.

"Sekali lagi, Presiden Trump menutup mata terhadap berlanjutnya kekerasan Arab Saudi terhadap warga Yaman yang tidak bersalah, serta pembunuhan mengerikan terhadap wartawan Jamal Khashoggi dan pelanggaran berat hak asasi manusia, yang mewakili krisis moral dan kemanusiaan," ucap Pelosi.

Beberapa jam setelah AS mengumumkan penambahan pasukan, Kepala Pengawal Revolusi Iran Jenderal Hossein Salami memperingatkan bahwa pasukannya siap untuk setiap skenario apa pun yang akan terjadi. "Jika ada yang melintasi perbatasan kami, kami akan melawan mereka," kata dia.

Pada Jumat malam, PBB juga mengumumkan bahwa mereka telah mengirim tim ahli internasional beranggotakan empat orang ke Arab Saudi untuk menyelidiki serangan terhadap instalasi minyak.

Satu pekan setelah serangan drone di dua infrastruktur minyak Arab Saudi. AS juga menerapkan sanksi baru terhadap Iran, termasuk ke bank sentral dan anggaran pembangunan. Presiden Donald Trump mengumumkan langkah ini di hadapan para wartawan di Gedung Putih setelah sebelumnya ia sempat mencicitkannya di media sosial Twitter.

"Ini adalah sanksi tertinggi yang pernah diterapkan kepada suatu negara, sayang sekali apa yang terjadi dengan Iran, ini akan menjadi neraka, melakukannya dengan buruk, praktisnya bangkrut, mereka bangkrut," kata Trump, Sabtu (21/9).

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan, Washington memotong semua sumber pendanaan ke Iran. Sanksi terbaru ini mengincar bank sentral dan Dana Pembangunan Nasional Iran. Dalam pernyataannya, Departemen Keuangan AS mengatakan, sanksi ini juga mengincar Etermad Tejarate Pars Co. Menurut Pemerintah AS, perusahaan itu digunakan untuk menyembunyikan transfer keuangan pembelian untuk militer Iran.

Para pakar meragukan seberapa keras sanksi terbaru ini memukul Teheran. Sebab, sanksi sebelumnya telah mengeringkan pendapatan minyak Iran dan memotong hubunguan bank-bank negara itu dengan dunia keuangan. n ed: fitriyan

Ikuti Whatsapp Channel Republika