REPUBLIKA.CO.ID, BANTEN -- Korupsi menjadi salah satu kejahatan luar biasa yang hingga kini masih setia bertengger menjadi musuh bangsa. Mengajak semua pihak untuk terus mengawal proses seleksi Calon Pimpinan(Capim) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) yang mengedepankan pertimbangan rekam jejak, integritas, kapasitas, dan kredibilitas.
Sehubungan dengan rekam jejak 20 Calon pimpinan KPK yang bermasalah, Indonesia Corruption Watch, Pusat Belajar Anti Korupsi (PBAK) Dompet Dhuafa Tanggerang public transparancy watch (truth) mengadakan publik diskusi yang bertema Fenomena Corruptors Fight Back Dalam Seleksi Pimpinan KPK yang bertempat di Kafe Piro, Pamulang Barat, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, pada Selasa (3/9) lalu.
“KPK adalah anak kandung reformasi yang telah berhasil membangun optimisme masyarakat tentang masa depan perang melawan korupsi di Indoensia. Oleh sebab itu jangan bunuh asa masyarakat karena salah menempatkan komisioner. Berdasarkan survei LSI-ICW pada tahun 2018, KPK menjadi lembaga yang paling dipercayai masyarakat dalam upaya pemeberantasan korupsi diatas lembaga pememrintah yang lain seperti Polri, Kejaksaan dan DPR,“ ungkap Ahli Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD.
Di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masyarakat menaruh harapan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun harapan itu selalu dilawan oleh koruptor yang lebih memiliki kekuatan dan kekuasaan lebih.
Sejak berdirinya KPK 16 Tahun lalu, disetiap masa kepemimpinan KPK selalu mendapat perlawan dari para koruptor. Cicak vs Buaya dari jilid satu hingga saat ini adalah jilid yang ke 4, atau disebut masyarakat dengan Cicak vs Buaya 4.0. yang terlihat jelas dan terang terangan lembaga-lembaga yang pro koruptor melawan KPK namun sekarang lebih canggih.
Sebagai lembaga yang telah berhasil membangun kepercayaan masyarakat tentang melawan korupsi di Indoensia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengalami upaya pelemahan yang dilakuakan dari luar maupun dari dalam. Dari luar seperti upaya pelemahan melalui RUU-KPK, Kriminalisasi, dan Serangan terhadap penyidik.
Tentunya hal ini membuat masyarakat khawatir takut pimpinan KPK justru teman Koruptor, kemudian berbagai cara melakukan upaya untuk menyelamatkan KPK. diharapkan calon yang terpilih ialah mereka yang terbaik dan bisa memperkuat KPK, bukan melemahkan.
PBAK lahir atas keprihatinan Dompet Dhuafa terhadap maraknya budaya korupsi di Indonesia. Korupsi adalah sumber kemiskinan dan pemiskinan terhadap sebuah masyarakat atau negara. Oleh karena itu, tidak ada upaya pengentasan kemiskinan tanpa pencegahan terhadap budaya korupsi.
"Kami mengajak masyarakat melalui publik diskusi ini untuk peduli terhadap para individu ataupun kelompok yang akan mengambil kebijakan agar tidak terjerumus kedalam korupsi,” ucap Ridwan Afan selaku General Manager PBAK Dompet Dhuafa.
Program Pusat Belajar Anti Korupsi sendiri merupakan sarana edukasi antikorupsi terpadu bagi masyarakat umum, di mana di dalamnya terdapat berbagai materi-materi pendidikan antikorupsi baik berupa modul, film dan materi-materi penunjang lainnya yang berguna sebagai sarana memahamkan nilai-nilai antikorupsi dan bahaya laten korupsi bagi masyarakat.
Kerja sama ini merupakan bentuk nyata dukungan Dompet Dhuafa terhadap gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Serta bentuk dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini masih menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
