REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Logo produk halal tak jua diperkenalkan. Masyarakat pun penasaran seperti apa wujud logo halal dari BPJPH.
“Ini waktunya berkejaran, tapi kok sepertinya persiapan belum matang. Logo halal seperti apa juga masih belum jelas,” ujar Pakar Halal Universitas Gajah Mada (UGM), Nanung Danar Dono, saat dihubungi, Ahad (1/9).
Jika memang segala sesuatunya sudah siap, mulai dari logo hingga tarif maka masyarakat pun pasti akan mendukung terlaksananya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) tersebut. Apalagi, pihak Kemenag juga sudah menyatakan sertifikasi halal akan dimulai Oktober 2019 dan tidak akan molor.
Kemudian, diberitakan sebelumnya, Kepala BPJPH, Sukoso mengungkapkan, rancangan PMA ini adalah penting karena melibatkan banyak pihak. Dan PMA juga dirumuskan tentunya sudah dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan halal.
“Semua lembaga pemeriksa halal terlibat, Kemenag, MUI, LPH,” ungkap Sukoso.
Untuk diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) RI sedang menyusun Peraturan Menteri Agama (PMA) pendukung. Ini menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Materi UU tersebut mewajibkan sertifikasi halal mulai tanggal 17 Oktober 2019. Kewajiban sertifikasi halal secara teknis operasional akan diterapkan secara bertahap, dan diatur dalam bentuk Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
