REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga filantropi Islam Aksi Cepat Tanggap (ACT) menepis tudingan yang menyebut pihaknya berkaitan dengan organisasi radikalisme semisal ISIS di Suriah. Menurut Direktur Komunikasi ACT Lukman Azis Kurniawan, tudingan itu sama sekali tidak berdasar.
“Saya menyayangkan yang menuduh itu tidak konfirmasi terlebih dahulu,” kata Azis dalam kunjungan ke kantor Harian Republika di Jakarta Selatan, Kamis (25/7).
Dia menjelaskan, ACT telah dan akan selalu mengutamakan transparansi publik dalam menghimpun dan menyalurkan donasi. Dengan begitu, publik dapat mengetahui aliran bantuan dan implementasi program-program kemanusiaan yang dilakukan ACT.
Azis mengungkapkan, ACT menjalankan dua macam pelaporan, yakni via media massa dan laporan langsung ke donatur. Dia menyebut, rata-rata per hari ACT membuat 40 rilis, baik yang disiarkan melalui media-media massa nasional maupun situs resmi lembaga ini.
“Kemudian, ada reporting langsung kepada para donatur. Itu dilakukan oleh divisi customer relationship kami,” jelas Azis.
Lebih lanjut, Azis mempertanyakan isu-isu yang menghubung-hubungkan ACT dengan paham radikalisme. Sebab, selama ini ACT selalu menjaga sinergi dengan semua pihak, baik itu pemerintah, TNI/Polri, maupun sesama lembaga-lembaga filantropi lain.
Dia pun menduga, tudingan terkait radikalisme bertujuan melemahkan kekuatan filantropi Islam. Dia menengarai ada pihak-pihak yang tak bertanggung jawab yang kurang suka dengan kebangkitan umat Islam melalui filantropi.
“Sasarannya, saya menduga, itu filantropi Islam. Bukan ACT-nya. Kita insya Allah selalu waspada. Saya pikir juga perlu ada semacam grup dari PR (public relations/humas) antarlembaga filantropi Islam untuk saling menjaga,” ucap Azis.
Salah satu bukti kepercayaan publik ialah penghargaan yang baru-baru ini diterima ACT. Seperti diketahui, pada akhir Juni lalu, ACT memeroleh penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, atas upaya kemanusiaan yang dilakukannya untuk menolong korban gempa bumi dan likuifaksi daerah itu pada 2018 lalu.
ACT menjadi satu-satunya lembaga filantropi Islam dan nasional yang menerima apresiasi itu. Adapun empat lembaga nonpemerintah (NGO) lainnya adalah UNDP, UNICEF, JICA, Islam Relief, dan KUN Internasional.
Sebagai informasi, dalam beberapa hari belakangan beredar kabar burung di media sosial yang menuding keterkaitan ACT dengan ISIS. ACT dituding berpihak pada kelompok pemberontak dalam ajang Perang Suriah, termasuk ISIS. Donasi publik yang digalang melalui salah satu e-commerce nasional, untuk kemudian akan disalurkan ACT, disebut dalam tudingan itu untuk ISIS di Suriah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
