REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama (MUI), KH. Cholil Nafis mendorong agar pemerintah Indonesia kedepannya memberi perhatian besar di sektor halal. Apalagi, menurut dia, KH. Ma'ruf Amin sebagai penggagas bisnis halal dan ekonomi syariah kini telah terpilih sebagai Wakil Presiden Indonesia.
"Terpilihnya Kiai Ma’ruf Amin sebagai penggagas dan peletak pondasi sedari awal di bisnis halal dan ekonomi syariah, maka seharusnya Indonesia menaruh perhatian besar di bidang ekonomi syariah dan sektor halal," ujar Kiai Cholil kepada Republika.co.id melalui pesan What'sApp, Sabtu (13/7).
Karena, lanjut dia, saat ini negara-negara di dunia telah banyak yang berusaha menyediakan produk yang halal dan thayyib (baik dikonsumsi). Jika Indonedia tidak memberikan perhatian yang besar, maka Indonesia bisa tertinggal dengan negara-negara lainnya.
"Kesadaran dunia telah bangkit untuk menyediakan bisnis halal. Bahkan sekarang banyak melekatkan bisnis halal secara proses kaitannya juga dengan thayyib dikonsumsi," ucapnya.
Untuk memajukan Industri halal, pemerintah Indonesia sendiri telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada 2017 lalu yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Namun, menurut Kiai Cholil, fungsi BPJPH tersebut seharusnya dinaikkan di bawah langsung presiden.
"Usul saya kepada pemerintah Indonesia agar menaikan posusi dan fungsi BPJPH di bawah langsung presiden agar gerak dan gerakannya lebih leluasa dan lebih kuat agar bisa mengcover kebutuhan bisnis Halal Indonesia yang potensinya sangat besar," kata Kiai Cholil.
Sebagaimana diketahui, KH. Ma'ruf Amin telah resmi terpilih sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2019 lalu. Sebelum itu, Kiai Ma'ruf sudah 24 tahun mengurusi jaminan produk halal di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pengalaman itu menjadi modal bagi Kiai Ma'ruf untuk memajukan produk halal Indonesia kedepannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
