Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Catatan Pacific Exposition 2019: Potensi Industri Halal RI

Sabtu 13 Jul 2019 13:10 WIB

Red: Nashih Nashrullah

KH Cholil Nafis, PhD

KH Cholil Nafis, PhD

Foto: Dok Istimewa
Potensi Industri halal RI sangat besar.

REPUBLIKA.CO.ID, KH M Cholil Nafis, PhD* 

Baca Juga

Baru saja, Kamis (12/7) saya berpartisipasi dalam kegiatan Bussiness Matching The 1st Pasific Exposition pada tanggal 11 s.d. 14 Juli 2019 di Auckland, Selandia Baru. Pacific Exposition merupakan salah satu kontribusi Indonesia untuk pengembangan kawasan Pasifik Selatan.  Tujuannya untuk memfasilitasi negara-negara Pasifik Selatan dalam mempromosikan dan meningkatkan potensi ekonomi, serta menampilkan keunikan budayanya masing-masing.  

Kegiatan ini dapat meningkatkan investasi dan bisnis, serta mengembangkan jaringan yang lebih luas. Ini merupakan langkah awal menuju Pasar Pasifik yang lebih terintegrasi dan sebuah inisiatif untuk meningkatkan konektivitas dan untuk memfasilitasi pergerakan barang dan orang-orang di seluruh wilayah Pasifik.   

Agar mencapai tujuan dimaksud, para pihak dari pemerintah atau swasta di kawasan  Pasifik Selatan didorong untuk dapat mengambil manfaat dalam acara ini.   

Ada potensi besar yang dapat dipromosikan Indonesia yang selama ini masih kurang mendapat perhatian, yaitu Industri halal atau syariah dan filantropi Islam. Dari sektor industri halal, Indonesia memiliki potensi besar karena jumlah umat yg banyak dan memiliki paham keagamaan yang wasathi (moderat). Sehingga pergerakan barang dan tenaga kerja lebih bisa meksimal di pasar global.   

photo
Sertifikasi Halal. (ilustrasi)

Dari sektor filantropi Islam ialah Kedermawanan umat Islam Indonesia yg terbukti paling tinggi dan terbesar se-dunia, ditambah juga jumlah wakaf tak bergerak berupa tanah sangat luas, yaitu 4.5 miliar meter yang tersebar di seluruh Indonesia.  

Langkah selanjutnya, pemerintah Indonesia perlu mendorong terciptanya pengusaha yang andal berskala global sehingga dapat mengindustrialisasikan industri kecil dan menengah untuk menembus pasar global. Secara Institusi, pemerintah dapat memaksimalkan peran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) serta menjadikan Badan Penjamin Jasa dan Produk Halal yg independen yg secara struktural di bawah langsung presiden.   

Di filantropi Islam perlu ditingkatkan peran kelembagaannya dan memaksimalkan garapan potensi ekonominya.  Yaitu menjadikan Badan Amil Zakat dan Wakaf setingkat Kementerian. Penting membuat  Kementerian Zakat dan Wakaf untuk memaksimalkan potensi ekonomi umat guna pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. 

Penguatan ekonomi umat yang berbasis pada budaya dan nilai-nilai luhur di masyarakat seperti uraian di atas akan menguatkan jati diri bangsa yang berakar dari karakter Indonesia sebenarnya, sehingga tercapat tujuan bernegara yang adil dan sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.   

Auckland, Selandia Baru, 13 Juli 2019  

Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI), 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA