Rabu, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Rabu, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Usai Putusan MK, Muhammadiyah: Saatnya Konsilidasi Nasional

Kamis 27 Jun 2019 21:45 WIB

Rep: Fuji Eka Permana/ Red: Nashih Nashrullah

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Muhammadiyah mengajak elemen bangsa bersatu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan, sesuai Undang-undang Mahkamah Konstitusi (MK), keputusan MK bersifat final dan mengikat. Sehingga tidak ada proses hukum lain setelah putusan MK terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Baca Juga

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengatakan keputusan MK mengikat semua pihak dan menuntut pelaksanaan yang konsisten. "Karena itu semua pihak seharusnya menerima keputusan MK secara utuh, arif, dewasa, dan kesatria," kata Mu'ti kepada Republika.co.id, Kamis (27/6). 

Menurutnya, penyelesaian sengketa pemilihan umum khususnya Pilpres 2019 di MK merupakan jalan penyelesaian yang konstitusional, elegan, dan bermartabat. Serta mencerminkan kematangan dalam berdemokrasi dan penegakan kedaulatan hukum. 

Dia menyarankan sebaiknya setelah keputusan MK tidak perlu lagi ada pihak-pihak yang turun ke jalan dan memaksakan kehendak melalui aksi massa. Saatnya bangsa Indonesia melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi nasional untuk menjaga dan membina persatuan. "Masih banyak agenda-agenda kebangsaan dan kenegaraan yang harus ditunaikan," ujarnya. 

Menurutnya, mungkin saja ada pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilihan umum dan keputusan MK. Hal tersebut wajar saja karena dalam demokrasi yang terbuka, sangat sulit mengambil keputusan yang memuaskan semua pihak. 

Karena itu, Mu'ti mengatakan, bagi pihak-pihak yang tidak puas bisa menempuh jalan oposisi yang konstitusional khususnya melalui DPR. "Oposisi diperlukan sebagai kekuatan kontrol dan penyeimbang untuk mengawal pemerintah agar bekerja sesuai hukum dan program yang dijanjikan," ujarnya.

 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA