Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Kawin Kontrak Kerap Memosisikan Perempuan Pihak Bersalah

Selasa 18 Jun 2019 13:15 WIB

Red: Hasanul Rizqa

Komisioner KPAI Rita Pranawati (tengah), Dosen Ilmu Politik UI Chusnul Mar'iyah (kiri) dan Ekonom Muda PP Nasyiatul Aisyiyah Elyusra Mualimin saat diskusi memperingati hari perempuan internasional di Jakarta, Jumat (9/3).

Komisioner KPAI Rita Pranawati (tengah), Dosen Ilmu Politik UI Chusnul Mar'iyah (kiri) dan Ekonom Muda PP Nasyiatul Aisyiyah Elyusra Mualimin saat diskusi memperingati hari perempuan internasional di Jakarta, Jumat (9/3).

Foto: Republika/Prayogi
Kawin kontrak dinilai tak akan marak bila laki-laki menghargai perempuan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (PP) 'Aisyiyah Rita Pranawati menegaskan, praktik kawin kontrak kerap memosisikan perempuan sebagai pihak yang bersalah, meski bisa saja yang terjadi sesungguhnya tidak demikian.

Baca Juga

"Viktimisasi (kriminalisasi) pada perempuan masih saja terjadi. Juga stereotyping kepada perempuan yang selalu dianggap sumber masalah," kata Rita saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (18/6).

Pernyataan itu menanggapi masih maraknya kawin kontrak yang memosisikan perempuan sebagai pihak yang bersalah.

Dalam proses kawin kontrak, para pelakunya adalah laki-laki dan perempuan. Namun, lanjut dia, yang sering dianggap menjadi sumber persoalan adalah perempuan saja. Jika laki-laki menghargai perempuan, maka sesungguhnya tidak akan terjadi kawin kontrak.

"Perempuan itu bukan makhluk yang semua haknya tergantung laki-laki, tetapi dia juga bisa menentukan nasibnya sendiri. Laki-laki sebagai pasangan harus saling mendukung, sehingga dapat membawa keberkahan bagi semua," kata dia.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu menekankan, kawin kontrak tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga buah hati.

Anak-anak, kata dia, tidak mengenal istilah mantan bapak atau mantan ibu. Sebab, sampai kapanpun dan bagaimanapun nasib perkawinan kedua orang tuanya, status hubungan orang tua dan anak selalu melekat.

"Hak-hak anak akan banyak terabaikan jika orang tuanya menikah kontrak. Karena orang tua hanya mengejar relasi dalam jangka waktu tertentu. Orang tua harus berpikir nasib anak dan tidak hanya mengejar kesenangan semata," papar dia.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA