REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian memperkuat mutu pendidikan vokasi di madrasah.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Kementerian Agama. Nota kesepahaman ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kemenko Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin di Jakarta, Senin (1/4).
Rudy mengatakan, pengembangan kebijakan vokasi selama ini masih terfokus pada SMK, BLK, dan politeknik. Pihaknya berupaya agar pengembangan vokasi juga menyentuh institusi pendidikan agama yang jumlahnya banyak dan juga turut menyumbang tenaga kerja dalam jumlah besar setiap tahunnya.
“Sehingga MoU ini merupakan kerja nyata kita semua dalam upaya mencapai hal tersebut,” kata Rudy. Nota Kesepahaman meliputi dukungan konsultasi dalam penyusunan regulasi, pelatihan dan pendampingan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan vokasi, serta penguatan jaringan dengan dunia usaha/dunia industri dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan vokasi di madrasah.
Rudy menjelaskan, nota kesepahaman tersebut merupakan salah satu implementasi Peta Jalan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2017-2025 yang telah dikeluarkan Kemenko Perekonomian akhir 2017.
Dirjen Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin, menjelaskan bahwa kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.
Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan vokasi di madrasah dilakukan melalui dua skema, yaitu pendirian madrasah aliyah kejuruan (MAK), dan pengembangan madrasah aliyah plus keterampilan.
Menurutnya, Kemenag pada 2018 sudah mendirikan dua MAK Negeri, yaitu MAKN Ende di Nusa Tenggara Timur dan MAKN Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara. Sementara itu, sampai saat ini, ada 175 MA yang telah mengembangkan program keterampilan yang tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia.
“Sinergi Kemenag dan Kemenko Perekonomian ini bertujuan meningkatkan sekaligus menjamin mutu pendidikan vokasi di madrasah melalui skema program technical and vocational education and training system reform (TSR),” kata dia.
Nota kesepahaman itu nantinya akan dilaksanakan dalam berbagai kegiatan yang melibatkan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Agama dan juga didukung oleh Pemerintah Jerman melalui The Deutsche Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dalam Kerangka Kerja TVET System Reform (TSR).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
