REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia, M Jusuf Kalla bersilaturrahmi dengan Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi DKI Jakarta di Kediaman Dinas Wapres, Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat , Sabtu (9/3) malam. Dalam pertemuan tersebut, Wapres JK memberikan arahan kepada pengurus DMI agar Masjid diposisikan netral dari politik Praktis.
"Kita meyakini dan menyerukan semuanya pengurus masjid tidak memfasilitasi upaya untuk menjadikan masjid sebagai tempat kampanye," ujar JK saat ditemui usai pertemuan tersebut di Rumah Dinasnya, Menteng, Sabtu (9/3) malam.
Namun, JK melanjutkan, jika masjid hanya dijadikan sebagai tempat untuk membicarakan hak-hak masyarakat dalam berpolitik tentu boleh saja. Menurutnya, yang tidak boleh adalah mengajak masyarakat untuk mendukung pasangan calon tertentu. "Kalau bicara ekonomi, hak masyarakat dalam berpolitik, tentu bisa aja tapi tidak dalam mengkampanyekan seseorang atau sekelompok dalam masjid itu," ujarnya.
Ketua Umum DMI ini mengatakan, jika ada ada khatib atau pendakwah yang menjadikan masjid sebagai tempat berpolitik praktis, tentu akan ada sanksi sesuai dengan undang-undang. "Karena ini undang-undang sanksinya tentu undang-undnag, dapat dilaporkan kalau memang itu, ke Bawaslu bisa. Karena undang-undang yang dilanggar," jelasnya saat ditanya Republika.co.id.
Di tempat yang sama, Ketua DMI DKI Jakarta, KH. Ma'mun Al Ayyubi menyampaikan bahwa pihaknya akan patuh terhadap amanat undang-undang untuk tidak menjadikan masjid sebagai kegiatan politik praktis. "Dalam hal berkaitan dengan kampanye politik praktis kami akan patuh kepada aturan undang-undang bahwa tempat ibadah dalam hal ini masjid tidak diperkenankan untuk ajang kampanye politik praktis, kecuali politik keumatan mencerdaskan masyarakat," kata Kiai Ma'mun.
Dia pun mengajak kepada semua pihak agar menjadikan masjid sebagai tempat untuk mempersatukan umat, khususnya di tahun politik ini. "Saya kira ke depan mari satukan umat melalui masjid tempat di mana berkumpul umat untuk melaksanakan ibadah," ujar Kiai Ma'mun.
Dalam pertemuan itu, hadir pengurus DMI DKI Jakarta, Nur Syu Syuaib serta pengurus DMI dari berbagai wilayah di DKI Jakarta, seperti pengurus DMI Jakarta Pusat Suparlan, Ketua DMI Jakarta Selatan Sanusi HD, Ketua DMI Jakarta Barat Sulaiman, Ketua DMI Jakarta Utara M Jusuf, Ketua DMI Jakarta Timur Nur Ghulam, dan Wakil Bendahara DMI DKI Alfu Lailah. Hadir juga mendampingi Jusuf Kalla, Plt Sekjen DMI Pusat, Arief Rosyid dan Ketua Umum Prima DMI Arafat, dan pengurusnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
