Rabu 27 Feb 2019 21:05 WIB

Pemerintah akan Bangun 1.000 Balai Latihan Kerja Pesantren

BLK di pesantren adalah upaya menghadapi persaingan global.

Rep: Andrian Saputra/ Red: Nashih Nashrullah
Munas NU: Presiden Joko Widodo didampingi Muhtasyar Nahdlatul Ulama (NU) KH Ma'ruf Amin (kiri) Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar (kedua kanan) dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj (kedua kiri) berdoa bersama pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).
Foto: Antara/Adeng Bustomi
Munas NU: Presiden Joko Widodo didampingi Muhtasyar Nahdlatul Ulama (NU) KH Ma'ruf Amin (kiri) Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar (kedua kanan) dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj (kedua kiri) berdoa bersama pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, BANJAR— Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan mendirikan 1.000 balai latihan kerja bagi komunitas pesantren seiring tantangan Revolusi Industri 4.0 (generasi keempat). 

"Seribu BLK untuk komunitas pesantren akan didirikan," kata Jokowi di acara Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2019 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2). 

Baca Juga

Presiden mengatakan persaingan global dalam era industri saat ini menuntut persiapan sumber daya manusia yang unggul. Dengan begitu, kehadiran BLK bagi pesantren memiliki arti penting. 

Menurut dia, Revolusi Industri 4.0 sudah di depan mata sehingga mau tidak mau masyarakat Indonesia harus menyesuaikan diri. 

Saat ini, revolusi industri ditandai dengan ekspansi robotik, kecerdasan buatan, cryptocurrency dan perangkat digital lainnya. 

Kendati terdapat tantangan, Jokowi mengajak masyarakat untuk tidak pesimistis dengan era industri 4.0. 

Indonesia harus optimistis untuk tidak tertinggal zaman dengan pembangunan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan zaman.    

"Agar bisa bersaing dengan negara-negara lain. Pemberdayaan manusia harus dipercepat," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj meminta pemerintah untuk mempersiapkan masyarakat yang berkualitas seiring tantangan dan ancaman 4.0. 

Said mengatakan jangan sampai Revolusi Industri 4.0 justru menjadi mudarat bagi masyarakat Indonesia. Sebaliknya, keunggulan-keunggulan teknologi harus dikuasai sehingga era baru industri tersebut menjadi berkah.  

"Tugas pemerintah adalah mengelola peluang positif revolusi digital sekaligus mereduksi, mengantisipasi dan merekayasa 'mudarat-mudarat' teknologi agar tidak mendehumanisasi pembangunan," katanya.

  

 

 

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement