REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) menggelar pelatihan standardisasi penanganan medis dalam penanggulangan bencana.
Pemberian layanan kedaruratan pada korban bencana ini penting bersandar pada pengalaman panjang Muhammadiyah dalam melakukan respons bencana alam dan kemanusiaan di dalam dan luar negeri.
Ketua Pelaksana Lokakarya Standar Medis Bencana MDMC, dr Zuhdiyah Nihayati, menjelaskan perlunya standardisasi ini berdasarkan standar yang dimiliki World Health Organization International (WHO), dalam memberikan layanan kedaruratan pada pasien dengan trauma dan kondisi lain yang mengancam jiwa.
Dia menyebut keterlibatan aktif Muhammadiyah melalui MDMC dalam berbagai respons tanggap darurat di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir dan telah terdaftar di WHO.
Hal ini mendorong MDMC untuk melakukan internalisasi standar tim medis darurat WHO ke seluruh sumber daya dan rumah sakit Muhammadiyah/Aisyiyah.
"Ditambah, WHO mendukung upaya MDMC untuk menjadi satu-satunya tim medis darurat dan bencana yang terverifikasi WHO di Indonesia," kata Zuhdiyah dalam keterangan persnya kepada wartawan, Selasa (29/1). Pada kesempatan tersebut, akan disosialisasikan syarat-syarat dan kesepakatan tim medis darurat & bencana sesuai dengan standar World Health Organization (WHO) di tingkat internasional kepada tim medis bencana Muhammadiyah.
"Diharapkan pada lokakarya ini tercapai sebuah kesepakatan dan kesepahaman dalam mempersiapkan tim medis darurat dan bencana sesuai standar internasional dari WHO," katanya.
Lokakarya yang diikuti oleh perwakilan dari Rumah Sakit Muhammadiyah/Aisyiyah, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan lembaga lain yang memiliki kerja sama dengan Muhammadiyah, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, dan Universitas Airlangga.
Pada acara ini akan dilakukan pendampingan bagi tim medis bencana untuk membentuk manajemen dan standar operasional tim medis bencana oleh mentor-mentor dari WHO Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika