Thursday, 25 Safar 1441 / 24 October 2019

Thursday, 25 Safar 1441 / 24 October 2019

Muktamar Sastra 2018 Penting, Ini Alasan Menag

Kamis 20 Dec 2018 13:36 WIB

Red: Agus Yulianto

Menag Lukman Hakim Saifuddin

Menag Lukman Hakim Saifuddin

Foto: (Foto: Kemenag.go.id)
Saat ini ruh dan semangat sastra Islam Nusantara perlu segera dibangkitkan kembali.

REPUBLIKA.CO.ID, SITUBONDO -- Muktamar Sastra yang pertama dalam sejarah Indonesia digelar di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, pada 18 - 20 Desember 2018. Menag Lukman Hakim Saifuddin menilai, gelaran ini penting dan strategis.

Ada tiga alasan yang diungkap Menag untuk menegaskan bahwa perhelatan Muktamar Sastra 2018 ini penting dan tepat waktu (timely). Pertama, pada 9 Desember 2018, Pemerintah--dalam hal ini Presiden Joko Widodo--telah menerima naskah Strategi Kebudayaan Indonesia dari Tim perumus Kongres Kebudayaan Indonesia. Naskah tersebut diproyeksikan sebagai usulan rancang bangun visi pemajuan kebudayaan Indonesia 20 tahun ke depan. 

Membicarakan kebudayaan, kata Menag, tidak mungkin tanpa mendiskusikan dan merumuskan kontribusi dunia sastra. Membincang kebudayaan Indonesia juga mustahil jika tidak mempertimbangkan sastra Islam pesantren. Sebab, pesantren, dengan berbagai tradisi keilmuan serta kiprah kyai, ulama, tengku, buya, tuan guru, santri, dan alumninya, telah menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia.

"Khazanah sastra pesantren awal, baik yang berbentuk prosa maupun puisi, sering dihubungkan dengan karya sastra sufistis Hamzah Fansuri (w. 1527) dan Syamsuddin al-Sumatra’i (w. 1630) di Aceh, atau Sunan Bonang (w. 1525) dan Sunan Kalijaga di Jawa," tutur Menag saat menyampaikan pidato pembukaan di Situbondo, Rabu (18/12). 

Menurut Menag, puisi-puisi Hamzah di abad 15 tentang wahdatul wujud khususnya, banyak mengilhami lahirnya karya-karya sastra sufistis di Nusantara masa kemudian, termasuk Yasadipura I (w. 1802), Yasadipura II (w. 1844), dan Ranggawarsita (w. 1873) di Jawa, atau Haji Hasan Mustafa (1852-1930) dalam tradisi sastra Sunda. Para pujangga Jawa ini menerjemahkan konsep wahdatul wujud tersebut menjadi manunggaling kawula Gusti.

Pada 26 November 1973, lanjut Menag, Gus Dur pernah menulis satu artikel berjudul ‘Pesantren dalam Kesusastraan Indonesia’. Artikel yang terbit di harian nasional tersebut berusaha ‘memprovokasi’ pembacanya bahwa sebagai objek sastra, dunia pesantren belum memperoleh perhatian selayaknya dari para sastrawan Indonesia, karena belum banyak karya sastra Indonesia yang mengelaborasi ruh dan kejiwaan pesantren.

"Kini, 45 tahun setelah Gus Dur menyuarakan provokasi sastra pesantren tersebut, kita berkumpul menghelat Muktamar Sastra 2018; sebuah perhelatan yang digagas oleh komunitas pesantren, menghadirkan para sastrawan pesantren, guru-guru pesantren, serta mendiskusikan proyeksi kontribusi sastra pesantren bagi kebudayaan dan peradaban Indonesia," ujar Menag. 

"Jadikanlah Muktamar Sastra ini sebagai titik tolak kebangkitan sastra pesantren. Mari manfaatkan momentum ini untuk melakukan refleksi, apakah kini sastra pesantren sudah mendapatkan tempat yang layak dalam sejarah kesusasteraan Indonesia?," lanjutnya.  

Menag melihat, sebenarnya sudah banyak sastrawan handal Indonesia yang lantang menyuarakan muatan sastra pesantren. Ada beberapa nama yang bisa disebut, antara lain: Abdul Hadi WM, KH Mustofa Bisri, KH D Zawawi Imron, Emha Ainun Najib, Ahmad Tohari, Acep Zamzam Noor, hingga Jamal D Rahman. Ada juga Habiburrahman el-Shirazy yang novelnya naik ke layar lebar, Aguk Irawan MNK yang memasukkan unsur sastra dalam penulisan biografi kaum pesantren, dan Abidah el-Khaliqi yang mewakili suara santri perempuan.

"Akan tetapi, sudahkah sastra pesantren Nusantara bersama tokoh-tokoh besarnya itu turut mewarnai corak baru kehidupan digital generasi milenial saat ini? Seberapa dekat kita dengan mereka? Bagaimana sastra pesantren merespon kecenderungan konservatisme beragama?," tanya Menag. 

Alasan kedua Menag memandang bahwa Muktamar Sastra 2018 tepat waktu, yakni karena saat ini bangsa Indonesia sedang perlu lebih banyak mengasah rasa. Perkembangan sosial politik, ditambah pesatnya media sosial akibat revolusi industri digital, sedikit banyak telah mengubah cara dan perilaku beragama sebagian dari masyarakat. 

Menag melihat ada semacam kegagapan di mana gairah beragama tumbuh sedemikian cepat di satu sisi, namun tidak diiringi dengan keseimbangan nurani, rasa, dan spiritualitas di sisi lain. Seruan beragama yang seharusnya menenteramkan berubah menjadi provokasi. Simbol agama yang seharusnya menggambarkan kesantunan pun berubah menjadi gambaran kegarangan.

"Bangsa Indonesia saat ini sangat membutuhkan asupan pendidikan, bacaan, dan pemahaman yang tidak sekadar hitam putih dalam menafsirkan agama, melainkan pendidikan dan bacaan yang juga menekankan pada rasa, spiritualitas, dan imaji (khayali), yang banyak terdapat dalam media karya sastra," tutur Menag. 

"Ibarat santapan Madura yang terkenal nyaman ongguh (lezat sekali), bangsa ini perlu pengetahuan yang bercita rasa tinggi, bukan produk instan yang hambar dan tak sehat," sambungnya. 

Menag merasa, saat ini ruh dan semangat sastra Islam Nusantara perlu segera dibangkitkan kembali. Sastra Islam Nusantara telah ditempa oleh keragaman zaman yang melahirkan bangunan kebudayaannya sendiri, yakni kebudayaan yang mampu menerima keragaman tradisi dan budaya berbagai bangsa, seperti India, Cina, Arab, dan Persia. 

"Berbagai tradisi dan budaya itu tidak sekadar diadopsi, baik isi, bahasa, maupun aksaranya, namun juga sekaligus dimodifikasi sehingga melahirkan khazanah karya sastra dalam aksara Jawi, Pegon, Hanacaraka, Cacarakan, dan puluhan aksara lokal Nusantara lainnya," tandasnya.

Kemampuan menerima keragaman seperti itulah yang saat ini menurut Menag sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lagi-lagi, ibarat makanan, meski bersuku-suku, bangsa Indonesia selalu akur soal santapan lidah. Orang Jawa bisa menikmati nasi padang, orang Medan bisa melahap sego bebek Madura, dan soto lamongan laris juga di Papua. 

"Saya pun yakin, para peserta muktamar ini juga suka jika disuguhi nasi kebuli ala Situbondo – yang sepertinya lebih lezat dari aslinya di Saudi," tuturnya. 

Alasan ketiga, Muktamar Sastra penting karena ada benang merah dan kesinambungan sejumlah peristiwa mutakhir yang menggambarkan adanya keprihatinan sekaligus kepedulian warga masyarakat terhadap masa depan kebudayaan dan kebangsaan. Permufakatan Yogyakarta yang digelar Kemenag pada awal November juga telah menggambarkan kegelisahan kaum agamawan dan budayawan atas menguatnya konservatisme dalam beragama. Pendidikan agama dianggap terlalu mengedepankan aspek-aspek lahir (exoteric) dalam beragama, dan kurang membekali peserta didik dengan pesan-pesan spiritual (esoteric); pendidikan saat ini juga dianggap amat memarginalkan media sastra sebagai alat pembelajaran.

Setelah Permufakatan Yogyakarta, ada Mufakat Budaya Indonesia III dan akhirnya Kongres Kebudayaan Indonesia, yang salah satu semangat utamanya adalah perlunya bersama-sama memberikan kontribusi dalam menjaga persatuan, kesatuan, serta membangun kebangsaan dan keindonesiaan.

"Saya ingin menempatkan perhelatan Muktamar Sastra ini juga dalam konteks keprihatinan terhadap surutnya kualitas relasi agama dan budaya kita, serta sekaligus sebagai bentuk kepedulian kita, warga pesantren, untuk memberikan kontribusi kebangsaan dari perspektif dunia sastra," ucapnya. 

"Saya amat meyakini bahwa karya sastra pada dirinya memiliki karakter sintesis yang mampu menyatukan beragam tradisi yang berbeda. Karakter sintesis tersebut saat ini amat diperlukan dalam konteks menata kehidupan masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Karya sastra juga memiliki watak keleluasaan untuk menyuarakan suara arus bawah, melawan ketidakadilan, dan melawan korupsi, seperti yang pernah digagas pada 2013 lalu oleh Sosiawan Leak dengan ‘Gerakan Puisi Menolak Korupsi’nya," tandasnya. 

Menag berharap bahwa Muktamar Sastra dengan tema “Menggali Kenusantaraan Membangun Kebangsaan”, ini dapat benar-benar menghidupkan kembali etos dunia sastra dalam persoalan-persoalan kebangsaan kekinian. 

Muktamar Sastra akan berlangsung hingga 20 Desember 2018. Muktamar didesain dalam sidang pleno dan diskusi panel. Gus Mus dijadwalkan akan menyampaikan pidato kebudayaan dengan tajuk "Santri, Sastra, dan Peradaban".

Sub tema yang akan dibahas hingga besok, antara lain: Sejarah Kasusastraan Pesantren, serta Pergumulan Kasusastraan di Indonesia. Akan diputar dan didiskusikan juga film Da'wah dan Jalan Da'wah Pesantren. 

Sejumlah tokoh dijadwalkan hadir dalam Muktamar Sastra, antara lain: KH R Achmad Azaim Ibrahimy, KH D Zawawi Imron, KH Mutawakkil Alallah dan Emha Ainun Nadjib.

sumber : kemenag.go.id
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA