Sabtu 08 Dec 2018 17:42 WIB

Gelar Rakernas II, Mathlaúl Anwar Soroti Tahun Politik

Mathlaúl Anwar tidak berafiliasi politik dan mengajak umat tetap rawat persatuan.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Nashih Nashrullah
Rakernas II Mathlaúl Anwar
Foto: Republika/ Dedy Darmawan Nasution
Rakernas II Mathlaúl Anwar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mathla’ul Anwar (MA) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II di Jakarta, Sabtu (8/12). Bertepatan dengan dinamika tahun politik, Mathla’ul Anwar kembali mengingatkan seluruh kader dan umat Islam Indonesia untuk bahu-membahu merawat keutuhan NKRI.

Pada Rakernas II kali ini, Ormas Islam yang telah berdiri sejak 1916 silam itu mengusung tema ‘Revitalisasi Peran dan Kontribusi Mathla’ul Anwar dalam Merawat NKRI’. 

Ketua Umum PBMA Sadeli Karim mengatakan, menjelang penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019, banyak isu penting yang harus dikonsolidasikan, baik secara internal maupun eksternal.

“PBMA meminta kepada seluruh pengurus, anggota, simpatisan, dan keluarga besar di seluruh dunia untuk menjaga ketertiban, harmoni serta kondusivitas kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama jelang tahun politik 2019,” kata Sadeli di Jakarta, Sabtu siang.

Sadeli menuturkan, berkenaan dengan tema merawat NKRI tersebut, MA ingin memperkuat fakta bahwa umat Islam memiliki peran dan kontribusi besar dalam perjuangan serta menjaga kemerdekaan. Oleh sebab, itu segala bentuk pilihan politik dan perbedaan pendapat hendaknya disikapi secara santun dan sebaik-baiknya.

“Mathla’ul Anwar tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, tapi warga MA dianjurkan untuk memilih partai politik dengan visi dan misi yang sama dengan nafas MA,” tutur dia.

Sekretaris Jenderal PBMA Oke Setiadi Affendi mengatakan, dalam organisasi MA tidak ada tradisi dukung-mendukung terkait urusan politik. MA sebagai Ormas memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai mitra strategis pemerintah dalam bidang pendidikan dan kedua perekat umat dari seluruh golongan.

Menurut Oke, MA sejauh ini terlibat aktif dalam menanamkan pendidikan politik sesuai falsafah ‘baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur’ kepada masyarakat. Namun, itu semua tidak lepas dari Pancasila sebagai dasar negara.

Dia menjelaskan, tafsiran kata thayyibatun pun sesuai dengan landasan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Kita berikan pemahaman kepada semua warga MA agar bisa menjaga negara sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafur,” katanya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement