REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Prof. R Siti Zuhro mengatakan, menjaga keutuhan bangunan bangsa sangat penting karena sekarang sedang memasuki masa pemilihan calon presiden (pilpres) dan pemilihan calon legislatif (pileg).
Prof. Siti mengatakan, sebelumnya Indonesia tidak punya pengalaman menyelenggarakan pilpres dan pileg serentak. Maka sudah selayaknya mengantisipasi terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.
"Kita sebaiknya mengantisipasi agar hal-hal di luar dugaan yang mungkin tidak positif itu tidak muncul, kita keluarga besar rakyat Indonesia, kita hidup bersama, tinggal di wilayah Republik Indonesia jadi (harus) ada kebersamaan itu," kata Prof. Siti kepada Republika.co.id di sela-sela dialog kebangsaan yang digelar KAHMI di Hotel Mercure, Kamis (1/11).
Menurutnya, Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar jadi harus mengantisipasi dari berbagai kemungkinan yang mengancam. Maka masyarakat Indonesia harus menjadi bangsa yang cerdas. Sehingga apapun yang akan terjadi maka Indonesia sudah siap mengantisipasi dan memprediksi.
Menjaga keutuhan bangunan bangsa, dikatakan dia, tidak harus menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Masyarakat juga harus memahami dan memiliki empati terhadap bangsa dan negara.
Prof. Siti juga mengingatkan, memang ada riak-riak kecil yang mungkin bisa mengancam harmoni sosial di Indonesia. Contohnya, ada masalah sedikit saja, masalah tersebut bisa ditarik jadi masalah yang luar biasa.
"Kemarin menyaksikan tulisan tauhid dibakar, itu menimbulkan reaksi dan ketidaknyamanan antara organisasi sosial keagamaan, kemudian menciptakan riak-riak, kesalahpahaman ini bisa menimbulkan berhadap-hadapan," ujarnya.
Ia mengungkapkan, mengapa harus dibakar, kalau tidak suka tinggal dilipat saja kemudian dimasukkan ke dalam tas maka selesai masalah. Fenomena ini sebetelulnya berkaitan dengan kedewasaan dan kematangan dalam merespon hal-hal yang sensitif dan berpotensi menimbulkan konflik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika