REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siraj berterimakasih telah disambut dengan baik oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat silaturrahim di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/10) malam. "Pertama saya ucapkan terimakasih atas penghormatan yang luar biasa untuk kedatangan pengurus PBNU. Di luar dugaaan, pertemuan tadi sangat akrab dan sangat hangat," ujar Kiai Said saat konferensi pers usai melakukan pertemuan dengan PP Muhammadiyah.
Dia menjelaskan, umat Islam Indonesia memang memiliki jati diri sebagai umat yang memiliki karakter dan kepribadian yang ramah, toleran, dan pemaaf. Bahkan, menurut dia, umat Islam Indonesia sejak dulu mendahulukan persaudaraan. "Sejak dulu kalau kita baca sejarah Islam di Indonesia ini adalah umat yang toleran, pemaaf, menjaga persandaraan, mementingkan persaudaraan daripada membicarakan perbedaan," ucap Kiai Said.
Sikap seperti itulah yang menurut Kiai Said selalu dijaga oleh NU dan Muhammadiyah selama ini. Namun, kata dia, akhir-akhir ini sikap umat Indonesia yang santun seperti itu sudah mulai luntur. "Nah, belakangan ini ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang dari asing, dari luar ini rasanya. Kok jadi sebagian di antara saudara kita jadi beringas, jadi radikal, jadi keras. Ini sama sekali tidak menunjukkan keperibadian, watak jati diri umat Islam Indonesia," kata Kiai Said.
Menurut Kiai Said, selama ini walaupun ada gesekan antarumat selalu bisa diredam dan bisa dengan cepat diselesaikan. Sementara, kata dia, di Timur Tengah terjadi perang saudara selama puluhan tahun. Karena itu, Kiai Said berharap Indonesia tidak seperti negara-negara Timur tengah yang terjebak dalam konflik.
"Keadaan yang masih seperti ini, yang sangat baik ini, mari kita jaga. NU dan Muhammadiyah berkewajiban mengawal ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah, ukhuwah insaniyah. Mari kita jaga itu semuanya. Karena jika tidak, maka ancaman disintegrasi, ancaman perang saudara itu ada," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika