REPUBLIKA.CO.ID, QUEBEC – Pemerintah Koalisi Avenir Quebec di Quebec, Kanada, menyatakan mereka berencana melarang penggunaan cadar, niqab atau burka, bagi seluruh pegawai pemerintah.
Hal ini sebagai langkah lebih jauh dalam membatasi simbol-simbol agama. Menteri Kehakiman Sonia LeBel mengatakan, pemerintah akan mengambil langkah tersebut, meskipun muncul pertanyaan tentang legalitasnya atau apakah hal itu akan mendapatkan persetujuan pengadilan.
"Selalu ada pendapat (hukum) yang dapat mengarah ke segala arah, tapi yang penting adalah pemerintah memberi arahan. Dan kami akan bekerja untuk mencapai tujuan itu dan akan bekerja dengan semua pengacara di pemerintahan untuk memastian larangan itu melewati ujian," kata LeBel, dilansir di Toronto Star, Kamis (25/10).
Premier François Legault mengatakan pada Rabu (24/10), bahwa posisi mereka masih sama yakni mereka tidak menginginkan setiap pegawai negeri di Quebec, tidak hanya orang-orang di posisi yang berwenang, mengenakan simbol seperti niqab atau cadar.
Langkah ini muncul seiring dengan janji dari pemerintah yang baru terpilih untuk mengambil sikap tegas dalam sekulerisme di provinsi Quebec. Legault juga berjanji melarang pegawai pemerintah tertentu di posisi berwenang, seperti guru, petugas polisi, dan hakim, untuk memakai simbol agama saat bekerja.
Ia mengatakan, prioritas pemerintah baru masih dalam pelarangan pegawai negeri di posisi otoritas untuk mengenakan simbol-simbol agama. Menurutnya, larangan pakaian Muslim bukanlah prioritas, tetapi pakaiannya tidak nyaman.
"Cadar, burka, niqab memberikan pesan yang berkaitan dengan kesetaraan antara pria dan wanita," kata Legault.
Rencana yang kontroversial ini telah memicu protes di Montreal. Tuduhan juga datang dari para guru yang menuding partai politik berhaluan kanan-tengah itu tengah mencoba untuk menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
Di sisi lain, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau juga menyuarakan kegelisahannya. Dia tidak berpendapat jika negara harus mampu memberi tahu wanita tentang apa yang harus dia pakai atau apa yang tidak bisa ia kenakan.
Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) 62 dari Partai Liberal Quebec, yang diajukan pada Oktober 2017, bertujuan untuk melarang layanan publik bekerja sembari mengenakan niqab. Namun, RUU tersebut dihadapkan pada tantangan hukum dan akhirnya ditangguhkan pengadilan.
Saat partai Koalisi Avenir Quebec duduk sebagai oposisi kedua di Majelis Nasional, mereka berargumen bahwa netralitas agama juga harus mencakup bahasa untuk melarang semua birokrat mengenakan aksesoris agama, dan secara eksplisit akan melarang cadar, burka, dan niqab dalam Islam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika