REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beredarnya video kasus dugaan kristenisasi yang terjadi di Lombok terhadap korban bencana sempat ramai diperbincangkan di media sosial beberapa waktu lalu. Humanitarian Forum Indonesia (HFI) selaku organisasi yang menaungi berbagai lembaga kemanusiaan di Indonesia bahkan sempat mengeluarkan surat imbauan.
Direktur Eksekutif HFI Surya Rahman Muhammad menyebut perkara upaya propaganda agama yang terjadi di Lombok pascabencana gempa bumi telah hilang. Kesimpulan ini diperoleh setelah pihaknya terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan berbagai pihak. Termasuk di antaranya pemerintah daerah, NGO, dan masyarakat Lombok.
"Dari hasil pembicaraan dan temuan yang ada, pemerintah daerah juga menyatakan usaha kristenisasi itu memang ada. Ada di sini dalam arti barang bukti itu ada, seperti tikar, buku-buku, alat permainan yang ada tulisan atau simbol agama Kristen. Cuma memang tidak pernah ditemukan pelakunya siapa," ujar Surya saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (18/9).
Modusnya yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab ini pun ada dua. Pertama mereka menaruh atau drop barang, dan ditinggal pergi. Modus ini pernah dilakukan sebelumnya saat terjadi tanggap bencana di Padang, Sumatra Barat.
Sementara untuk modus kedua, oknum ini mengirimkan bantuan menggunakan program dari POS Indonesia. Saat itu POS Indonesia memang sempat menggratiskan pengiriman bantuan menuju Lombok. "Untuk modus pertama, nah ini mereka (pemerintah daerah dan masyarakat) tidak diketahui siapa. Pelakunya hanya drop barang. Atau kalaupun bikin kegiatan, mereka hanya sebentar lalu pergi. Itu kesimpulan sementara yang kita temukan," lanjut Surya.
Untuk kasus video yang beredar di media sosial beberapa waktu lalu tentang dugaan Kristenisasi, pihak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pun telah melakukan investigasi. Surya menyebut salah satu Kepala Dinas Sosial NTB sempat menelusuri dan menemukan lembaga-lembaga yang melakukan pendistribusian atau mengunggah video yang sekarang beredar.
Tapi lembaga-lembaga ini pun tidak tahu siapa pelaku atau oknum yang melakukan praktik Kristenisasi itu. Kapan waktu kejadiannya pun tidak diketahui.
Kepala Dinas Sosial ini pun hanya menemukan barang buktinya saja. Sehingga sempat muncul kesimpulan bahwa isu propaganda agama ini digunakan untuk upaya dan persaingan fund raising.
"Kemungkinan kejadian (propaganda agama) betul ada. Namun tidak semasif yang beredar di media sosial. Sehingga ini dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu," lanjutnya.
Kondisi masyarakat di Lombok sendiri disebut sudah kondusif. Pihak HFI telah bertemu dengan berbagai tokoh baik dari agama, adat, dan pemerintah dan diputuskan agar masalah ini tidak diperbesar. Ini karena khawatir bisa kembali menaikkan isu dan terjadi gesekan antar agama dan masyarakat.
Beberapa saat pascaramainya isu Kristenisasi ini, sempat ada pelarangan aktivitas bagi lembaga filantropi khususnya yang Nasrani. Untuk menjawab itu, HFI pun memberikan beberapa solusi.
Di antaranya lembaga tersebut bisa melibatkan kelompok agama sekitar untuk melakukan intervensi dengan masyarakat. Dan cara kedua bisa melakukan kerja sama dengan anggota HFI lainnya yang dari latar belakang Islam untuk bisa membaur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika