REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng Jakarta Pusat, Kamis (23/8). Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja batik lengan panjang dan peci hitam tiba di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta sekitar pukul 08.40 WIB.
Begitu tiba di lokasi acara Presiden disambut Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir dan Pengurus PP Muhammadiyah lainnya. Sementara Presiden Jokowi didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja antara lain Mensesneg Pratikno dan Mendikbud Muhadjir Effendy. Tampak juga Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga akan menyerahkan hewan kurban berupa sapi kepada PP Muhammadiyah."Nanti berupa sapi yang beratnya sekitar satu koma sekian ton," kata Pratikno sebelum acara berlangsung.
Sebelumnya calon presiden dan calon wakil presiden 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersilaturahim ke Pimpinan Pusat Muhamamdiyah (PP Muhammadiyah) pada Senin (13/8) malam. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir menyambut baik silaturahim tersebut.
Baca juga, Muhammadiyah Titip 6 Pesan untuk Prabowo-Sandi.
Dia pun menitipkan enam pesan kepada pasangan capres-cawapres itu jika berhasil menjadi pemimpin Indonesia untuk ke depannya. Menurut Haedar, enam poin itu sebagai masukan Muhammadiyah untuk menjadi bahan dalam pengembangan visi-misi Prabowo-Sandi.
"Ada enam poin yang saya sampaikan. Satu, pemerintah itu harus memperhatikan fondasi nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jiwa kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Haedar usai menerima kunjungan Prabowo-Sandi di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/8) malam.
Menurut dia, kebijakan Prabowo-Sandi tidak boleh ada yang bertentangan dengan nilai agama, Pancasila dan nilai luhur bangsa. Pesan yang kedua, lanjut Haedar, PP Muhammadiyah juga menyampaikan agar Prabowo-Sabdi mewujudukan kedaulatan negara di bidang ekonomi, politik, dan budaya dalam bentuk kebijakan yang lebih berani.
"Jadi termasuk dalam konteks kedaulatan dari hegemoni asing, memutus mata rantai kita yang sudah lama serba import dan lain sebagainya," ucapnya.
Kemudian, menurut Haedar, PP Muhammadiyah menyampaikan agar Prabowo-Sandi bisa mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dengan kebijakan yang lebih berani sesuai dengan konsep yang telah ada. "Kesenjangan ekonomi adalah krusial poin kita dalam kehidupan kebangsaan dan bagaimana agar kekayaan Indonesia itu sebesar-besarnya itu untuk hajat hidup rakyat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
