REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ijtima' Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama 27-29 Juli 2018 akan membahas empat permasalahan kebangsaan. Keempat persoalan tersebut yaitu ekonomi, politik, dakwan dan kelembagaan.
Sekretaris Steering Comitte Ijtima' Ulama GNPF, Dani Anwar menjelaskan mengenai politik akan dibahas tentang kriteria seorang pemimpin. Menurutnya, sejak Indonesia merdeka tidak ada arahan mengenai kriteria tersebut.
Dalam komisi ini akan dibahas kriteria calon pemimpin, program, pakta integritas dan rekomendasi calon pemimpin. Kemudian dibidang dibidang dakwah akan dibahas tentang pemberantasan buta huruf Alquran
"Faktanya hanya 40 persen kaum muslim yang bisa baca. Ini mengkhawatirkan," ujar Dani saat jumpa pers, di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (27/7).
Ke depan akan ada gerakan pemberantasan buru huruf alquran. Kemudian gerakan subuh berjamaah juga menjadi pembahasan di komisi ini. Tujuannya agat shalat subuh menjadi lebih ramai.
Selain itu, komisi ini juga akan membahas terkait jumlah umat Islam yang diklaim terus menurun. Menurut Dani, jumlah umat Islam hanya 80 persen dari sebelumnya yang mencapai 94 persen.
Kondisi ini, Dani menegaskan harus disikapi oleh para ulama. Para ulama harus mencari formula mengatasi persoalan ini.
Terkait kelembagaan, lanjut Dani, dari ijtima' ini diharapkan melahirkan suatu lembaga yang diisi oleh perwakilan masing-masing provinsi dari seluruh Indonesia. Pasalnya, ia melihat pasca aksi 212 sangat terlihat kekuatan umat Islam yang luar biasa.
"Indonesia akan dibagi 10 zona totalnya ada 212 orang yang akan ada satu disatu kelembagaan," kata Dani.
Kemudian pada komisi ekonomi, ijtima' ini akan membahas persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia, khususnya umay Islam. Menurut Dani ekonomi kaum Muslim saat ini sedang terpuruk. Pembahasan ini juga untuk meningkatkan gerai-gerai ekonomi pasca gerakan 212.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
