Senin 21 May 2018 18:21 WIB

Jokowi: Pesantren Modern Harus Jadi Ladang Santri Tangguh

Pembangunan Pondok Pesantren Modern Hamka merupakan simbol gotong royong.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Andi Nur Aminah
Presiden Joko Widodo memberikan kata sambutan saat meresmikan gedung Pondok Pesantren Modern Terpadu (PMT), Buya Hamka, Padang, Sumatera Barat, Senin (21/5).
Foto: Antara/Muhammad Arif Pribadi
Presiden Joko Widodo memberikan kata sambutan saat meresmikan gedung Pondok Pesantren Modern Terpadu (PMT), Buya Hamka, Padang, Sumatera Barat, Senin (21/5).

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Presiden Joko Widodo berharap semakin banyak muncul pondok pesantren modern di Indonesia yang bisa melahirkan banyak pula santri dan santriwati serta pemikir Islam yang berwawasan luas, tangguh, dan optimistis. Seperti Pondok Pesantren Modern Prof Dr Buya Hamka II yang diresmikan oleh Jokowi pada Senin, (21/5) ini, yang dianggap sebagai simbol berkembangnya Islam secara modern.

Jokowi membagikan pemikirannya tentang sosok Buya Hamka. Baginya, Hamka merupakan tokoh besar Islam bagi masyarakat Minangkabau, Indonesia, bahkan dunia. Buya Hamka juga merupakan tokoh ulama, sastrawan besar, sejarawan, dan tokoh yang berikan perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan bagi generasi muda Indonesia. "Ponpes Modern Hamka adalah bukti nyata bahwa cita-cita Hamka telah berhasil menembus waktu dan generasi," ujar Jokowi.

Pembina Umum Yayasan Wawasan Islam Indonesia, Prof Syafii Maarif, menyebutkan bahwa pembangunan Ponpes Modern Hamka merupakan simbol gotong royong. Maksudnya, sejumlah gedung dibangun atas prakarsa donatur dari berbagai latar belakang. Banyak pihak, termasuk pengusaha asli Minangkabau, pemerintah pusat, hingga perusahaan swasta, ikut terlibat dalam pembangunan Ponpes Modern Hamka II di Aia Pacah, Kota Padang, Sumatra Barat.

Pembangunan gedung Ponpes Modern Hamka juga didukung langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain gedung yang diresmikan hari ini, masih ada 14 rumah susuh lain yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Sumbar dengan menelan anggaran sekitar Rp 120 miliar.

"Tadi Pak Presiden minta tambahan satu rusun untuk putri, yang kami masukkan lagi. Bangun rusun butuh enam hingga delapan bulan," jelas Direktur Rumah Susun, Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Kuswardono.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement