REPUBLIKA.CO.ID, JUBA -- Seorang anggota komunitas Muslim terkemuka di Sudan Selatan mengemukakan tuntutan, bahwa kaum Muslim di Sudan Selatan harus diberikan perwakilan di institusi pemerintah di tingkat nasional dan negara bagian. Hal itu dikatakannya pada pertemuan konsultatif dengan para anggota dari dialog nasional di Juba, ibukota Sudan Selatan, pada Senin (19/3) waktu setempat.
Al-Fekki Chol, anggota Dewan Islam Sudan Selatan, mengatakan, perwakilan mereka di lembaga pemerintah pada akhirnya akan membantu mereka memenuhi beberapa kewajiban agama. Menurutnya, mereka perlu diberdayakan sebagai Muslim karena mereka adalah minoritas.
"Kami tidak memiliki banyak orang Muslim yang sedang bekerja sekarang. Kita membutuhkan menteri dan anggota parlemen yang beragama Islam, sehingga kita mengambil Zakat dari mereka," kata Chol, mengacu pada pemberian sedekah kepada orang miskin dan membutuhkan yang merupakan satu dari lima rukun Islam, dilansir di Radio Tamazuj, Rabu (21/3).
Chol mengatakan, penting bagi umat Islam untuk menjadi bagian dari pembuatan kebijakan dan gubernur yang ditunjuk. Sehingga, kata dia, mereka membutuhkan seorang gubernur yang ditunjuk untuk membantu komunitas Muslim.
Al-Fekki mengatakan, komunitas Muslim mendukung upaya untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Sudan Selatan. "Kami ingin berpartisipasi secara efektif di semua tingkat proses dialog nasional," lanjutnya.
Al-Fekki yang juga seorang pengacara mengatakan, mereka ingin pemerintah mengesahkan undang-undang yang mengatur keluarga Muslim dan pendidikan bagi anak-anak Muslim di Sudan Selatan. Menurutnya, mereka ingin pemerintah membentuk departemen untuk silabus Islam di negara ini.
Mayoritas orang Sudan Selatan adalah penganut agama Kristen atau agama tradisional. Namun, menurut penelitian terbaru, diperkirakan 6 persen penduduknya adalah Muslim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
