REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menggelar rapat tertutup dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membahas kelanjutan komitmen Indonesia dalam membantu proses perdamaian di Afghanistan. Jusuf Kalla mengatakan, rapat tersebut membicarakan persiapan pertemuan para ulama Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia pada Maret 2018 ini.
"Pertemuan (ulama) itu kita harapkan menghasilkan suatu kesepakatan atau fatwa bersama bagaimana mendamaikan Afghanistan," ujar Kalla usai rapat di kantor MUI, Selasa (6/3).
Kalla menjelaskan, pertemuan ulama ini sangat penting sebagai salah satu upaya untuk proses perdamaian di Afghanistan. Adapun pertemuan ulama ini merupakan proses lanjutan dari hasil kunjungan Kalla ke Afghanistan beberapa waktu lalu.
Hasil pertemuan ulama Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia ini diharapkan dapat menjadi payung sebelum pertemuan lain yang lebih teknis. Kalla mengatakan, kunjungannya ke Afghanistan beberapa waktu lalu menghasilkan sejumlah kesepakatan, salah satunya yakni perlu ada pandangan tentang perdamaian dari sisi agama. Menurut Kalla, pandangan ulama tentang perdamaian sangat penting dalam proses rekonsiliasi dan perdamaian di Afghanistan.
"Kesepakatan yang kita capai dalam pertemuan RI-Afghanistan bahwa perlu ada payung dari sisi agama, pandangan ulama tentang perdamaian ini. Itu yang kita sepakati," kata Kalla.
Pertemuan ulama Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia rencananya digelar di Jakarta. Terkait tanggalnya belum dapat ditentukan karena bergantung pada negosiasi dengan Pakistan. Pertemuan tersebut akan dihadiri oleh 15 orang ulama dari masing-masing negara.
Kalla mengatakan, ulama tidak terkait dengan faksi-faksi tertentu. Menurut dia, hampir semua ulama menginginkan pandangan yang hampir sama, yakni tidak menginginkan perang berkelanjutan antara sesama umat.
"Kalau perang lawan Amerika semua setuju, kalau perang lawan Rusia semua setuju, tapi perang antara umat Islam sendiri yang harus kita selesaikan," ujar Kalla.
Kalla menjelaskan, dalam pertemuan di Afghanistan beberapa waktu lalu, Pemerintah Afghanistan setuju dengan beberapa hal. Di antaranya, Pemerintah Afghanistan sepakat dengan tujuh pasal yang diberikan, siap berdialog, menjaga perdamaian, dan siap menerima Taliban masuk dalam suatu perjualan politik, tetapi bukan dengan senjata lagi. Secara garis besar, proses rekonsiliasi dan perdamaian di Afghanistan mekanismenya sama seperti yang dilakukan saat terjadi konflik di Aceh.
"Solusinya nanti perdamaian semua orang berniat damai solusi bisa didapatkan, dan semuanya harus. Namanya dignity of all, kehormatan untuk semua, harus menjaga martabat semuanya," kata Kalla.
Diketahui, rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin beserta jajarannya. Rapat berlangsung dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.15 WIB. n. Rizky Jaramaya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
