REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selama ini pemerintah dinilai lemah mengawasi pendirian pesantren di Indonesia. Dampaknya, hal ini, menyebabkan maraknya pesantren yang memiliki ajaran paham yang tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pengamat Pendidikan Islam, Jejen Musfah mendukung langkah pemerintah untuk menyusun regulasi tentang standar minimum dan izin pendirian pondok pesantren. Langkah ini sekaligus meminimalisasi paham radikalisme pada santri-santri.
"Pemerintah lemah mengawasi ribuan pesantren di Indonesia, selama ini juga tidak ada aturan tertulis mendirikan pesantren. Ada tanah kosong lalu dibangun pesantren, asrama juga. Berbeda dengan madrasah, itu jelas dokumennya," ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Jakarta, Selasa (27/2).
Baca Juga: Regulasi Izin Pendirian Pesantren Cara Tangkal Radikalisme
Akibatnya, banyak pesantren yang tidak memiliki akreditas yang mumpuni. Sehingga, ajaran dan paham keagamaan dengan mudah masuk dalam kurikulum para santri.
Direktorat Jenderal Pendis Kamarudin Amin mengatakan, standar pendirian pesantren minimum dari sisi kurikulum hingga sumber daya manusianya. "Pembuatan standar ini, tentu wajib kita libatkan pesantren," kata Dirjen saat orasi dalam Rapat Koordinasi Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Jakarta, Senin (26/2) malam.
Dirjen Pendis juga menegaskan, regulasi izin pendirian pondok pesantren yang selama ini berada di tingkat wilayah Kabupaten/Kota, akan ditarik ke pusat. "Selama ini kita agak lose," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjuangan santri Pondok Pesantren. Indonesia tercatat banyak memiliki pahlawan yang lahir dari pesantren, antara lain: KH Hasyim Asyari, KH Ahmad Dahlan dan KH Wahid Hasyim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
