REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengurus masjid se-Jakarta menggelar silaturahmi dan pertemuan bersama di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut ditegaskan penolakan atas penyalahgunaan fungsi masjid sebagai sasaran politik praktis.
Koordinator Forum Silaturahmi Takmir Masjid se-Jakarta (FSTM) Husni Mubarok Amir mengatakan saat ini marak ceramah berisikan hasutan, ujaran kebencian terhadap pemerintah di dalam masjid. Terutama, menjelang pesta demokrasi pada tahun ini dan mendatang.
"Menyambut pesta demokrasi kita harapkan dari masjid ke masjid sampaikan pesan kedamaian," ujarnya kepada Republika, Jakarta, Kamis (22/2).
Ia pun mendukung langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengatur tata cara berkhotbah saat pesta demokrasi. Langkah tersebut dianggapnya sebagai upaya untuk memberikan wawasan pencegahan, sosialisasi dan pengawasan terhadap praktik politik uang dan politisasi suku, agama, ras dan golongan (SARA) dalam pilkada.
"Kita yakin Bawaslu bukan intervensi kepada masjid tetapi memberi batasan tidak boleh masuk ranah kampanye di masjid, bahkan Bawaslu mau bikin modul kita terima, asal dibikin modul orang profesional," ungkapnya.
Sementara pada kesempatan sama, Habib Hamid Jafar Al Qadri menambahkan muatan dakwah yang seharusnya diterima masyarakat sejatinya mesti menyejukkan, bukan malah menjadi ajang khotbah tentang kebencian dan permusuhan.
Dari Masjid, pendakwah berkewajiban menyampaikan pesan dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Islam tidak menafikan gerakan politik yang dirajut dari masjid ke masjid, namun tentunya politik untuk kemashlahatan umat dan kebaikan bagi negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
