REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyerangan terhadap ulama kembali terjadi. Pada Ahad (18/2) siang, penyerangan yang dilakukan pelaku orang gila terjadi pada KH Hakam Mubarok, pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Karangasem Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Beruntung, penyerangan bisa segera dipisahkan dan pelaku telah diamankan di Polsek Paciran.

Menanggapi insiden itu, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Mohammad Siddik mengatakan, dewan dakwah mengutuk keras serangan terhadap ulama tersebut. Dia menilai, berbagai serangan yang menargetkan ulama Islam belakangan ini sangat mencurigakan.

Ustaz Siddik menduga, ada latar belakang di balik berbagai kejadian penyerangan terhadap ulama. Menurutnya, insiden terhadap Kiai Hakam Mubarok ini tidak bisa dipisahkan dengan kejadian penyerangan di beberapa daerah lain yang mengalami hal serupa.

Baca Juga: Kiai Hakam Mubarak Diserang Orang 'Gila'

Dia menilai, kejadian itu tidak berdiri sendiri. "Sangat dicurigai. Penyerangan dengan alasan orang gila. Kemungkinan ada gerakan untuk penumpasan ulama. Penyerangan kembali ini menjadi bukti ada suatu gerakan di balik berbagai kejadian itu," kata Ustaz Siddik, saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (18/2).

Terkait hal ini, dia meminta agar Kapolri dan Kapolda setempat mengutus tuntas insiden penyerangan tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan, kata dia, pelaku penyerangan adalah orang gila yang dibuat-buat atau hanya pura-pura gila.

Ustaz Siddik mengatakan, dewan dakwah akan berkoordinasi anggota Majelis Organisasi Islam (MOI) untuk menggelar pertemuan guna membahas berbagai insiden penyerangan terhadap ulama tersebut. MOI merupakan majelis kerja sama di bidang dakwah dari berbagai organisasi Islam. Beberapa anggotanya di antaranya, DDII, Persis, Al Wasliyah, Al Irsyad, Hidayatullah, Mathlaul Anwar, Wahdatul Islamiyah. Saat ini, MOI diketuai oleh Dewan Dakwah.

"Besok saya pulang dari umrah, saya akan mengundang anggota MOI untuk membicarakan hal ini. Karena ini urusan keamanan para ulama," tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika