REPUBLIKA.CO.ID -- Penasihat Keamanan Philipina Hermogenes Esperon Jr memperingatkan pada hari Selasa lalu bahwa penyebaran ekstremisme di Mindanao akan berlanjut jika Kongres gagal meloloskan Undang-Undang Dasar Bangsamoro (BBL).
Subkomite Senat di BBL, yang dipimpin oleh Senator Juan Miguel Zubiri, telah melakukan dengar pendapat publik yang ketiga tentang perlunya meloloskan BBL, yang bertujuan untuk menciptakan Daerah Otonom Bangsamoro dan menghapuskan Daerah Otonom saat ini di Mindanao Muslim (Autonomous Region in Muslim Mindanao/ARMM).
Esperon, salah satu narasumber yang diundang menytakan menghubungkan perjalanan BBL dengan pencapaian perdamaian yang panjang dan abadi serta kemajuan ekonomi yang berkelanjutan di Mindanao. Dia mencatat bahwa Presiden Rodrigo Duterte telah memberikan peringatan yang jelas mengenai konsekuensi mengerikan dari kegagalan untuk lulus BBL (Bangsa Moro Basic Law/UUD Bangsa Moro).
"Ada beberapa implikasi keamanan nasional positif bagi rakyat Filipina jika legislator kita gagal untuk menangani langsung Undang-Undang Dasar Bangsa Moro," kata Esperson.
Dia mengatakan bahwa BBL akan mengizinkan (1) transisi damai MILF (Front Pembebasan Islam Moro) dari kelompok bersenjata untuk melegitimasi aktor politik yang bersaing dalam pemilihan yang adil dan bebas dimana hak dan aspirasi mereka ditempuh semata-mata melalui cara demokratis, (2) sebuah pembentukan pemerintahan otonom yang lebih representatif dan responsif, dan (3) kelanjutan prakarsa pembangunan yang membahas kemiskinan dan penyampaian layanan pemerintah yang meluas.
"Perkembangan politik dan ekonomi positif semacam itu akan mengarah pada penyelesaian salah satu konflik bersenjata internal yang telah berlangsung lama di Filipina, yang memungkinkan Angkatan Bersenjata Filipina lebih fokus pada keamanan eksternal kita, mengalokasikan lebih banyak sumber daya dan perhatian pada integritas teritorial kita. dan wilayah maritim, "katanya seperti dilansir manilatimes.net.
"Perkembangan positif semacam itu dapat membantu mengekang penyebaran ekstremis di Mindanao karena pemerintah Bangsamoro akan dapat membantu para pemimpin Islam moderat untuk melawan ideologi radikalisme," kata Esperon.
Dia menambahkan, bila gagal untuk meluluskan BBL akan menghasilkan kebalikannya. Gambaran yang lebih suram ini sudah terbentuk karena penundaan yang terus-menerus dan orang-orang Moro mulai kehilangan kepercayaan dalam proses perdamaian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika