REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur melibatkan sekitar 2.000 santri dari 38 kabupaten/kota untuk ikut berperan dalam pengawasan pelaksanaan pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019 di Jatim. Keterlibatan para santri tersebut ditandai dengan penandatanganan deklarasi, pembacaan ikrar, serta dilakukan penyematan pin.
"Ini merupakan partisipatif yang pertama dilakukan oleh Bawaslu dengan melibatkan para santri untuk mengawasi pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019 di Jatim," ujar Ketua Bawaslu Jatim, Mohammad Amin di Surabaya, Kamis (28/12).
Adapun isi ikrar yang dibacakan para santri menyangkut tiga poin. Pertama tentang kesiapan mereka berpartisipasi melakukan pengawasan tahapan Pemilu 2018 dan pemilu 2019. Kedua, menolak money politik pada pemilu 2018 dan pemilu 2019, dan ketiga, menolak kampanye hitam pada pemilu 2018 dan pemilu 2019.
Amin berpendapat, keterlibatan para santri untuk pengawasan pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 di Jatim ini sangat penting. Sebab, di provinsi Jatim terdapat banyak sekali pondok pesantren yang tersebar di setiap kabupaten/kota.
"Dengan keterlibatan Santri ini diharapkan pelaksanaan pilkada Serentak 2018 di Jatim berjalan dengan sukses, lancar dan damai," kata Amin.
Amin melanjutkan, pelibatan para santri perlu ditempuh karena berdasar masukan dari panwaslu kabupaten/kota, kerawanan pemilu di pondok pesantren ini banyak ditemukan, utamanya dalam proses pilkada. Amin mengungkapkan pelanggaran dan kecurangan yang sering ditemukan, seperti ada santri yang bukan putra daerah atau kelahiran daerah tersebut, tetapi mengikuti pemilihan.
Untuk mengantisipasi kecurangan itu, maka pihak Bawaslu Jatim merasa penting untuk melibatkan peran santri untuk melakukan pengawasan pemilu. "Jadi kami harap tidak hanya para santri saja, tapi juga orang tua santri juga ikut melakukan pengawasan," ujar Amin.
Amin menjelaskan, langkah pertama yang akan diambil adalah teknis pengawasan Bawaslu, yaitu memberikan bimbingan teknis kepada para santri yang akan dilakukan oleh panwaslu di kabupaten/kota. Bimbingan yang dimaksud mulai dari pemahaman tentang pelanggaran pemilu, serta apa yang dilakukan apabila menemukan pelanggaran tersebut.
"Kami ingin Pilkada serentak 2018 dapat berjalan damai, dan tidak banyak terjadi pelanggaran. Kami harapkan para santri dapat berperan besar untuk mewujudkan itu," kata Amin.
Perwakilan santri dari Kabupaten Blitar, Mohammad Deka Nasrulloh mengatakan, langkah dari Bawaslu dengan melibatkan para santri dalam pengawasan pilkada serentak 2018 mendatang merupakan langkah yang tepat. Karena santri ini merupakan kaum yang bersih menjaga utuhnya NKRI.
"Dengan merangkul para santri ini insyaallah pelaksanaan pilkada di Jatim 2018 dan pemilu 2019 akan berjalan Damai, aman dan bersih,"ujar santri dari pondok Al kamal itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
