REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dompet Dhuafa menginformasikan, kinerja penanggulangan kemiskinan nasional mengalami pasang surut dalam dekade terakhir. Pada periode Maret 2011-September 2014 penduduk miskin berkurang 327 ribu orang per semester. Sementara pada periode September 2014 Maret 2017 penduduk miskin hanya berkurang 85 ribu orang per semester.
Hal ini disampaikan Dompet Dhuafa saat seminar Poverty Outlook 2017 di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta pada Kamis (21/12). Direktur Utama Dompet Dhuafa Filantropi, Imam Rulyawan mengatakan, pada 2,5 tahun pertama pemerintahan Jokowi, penduduk miskin di pedesaan turun 274 ribu jiwa. Sedangkan di perkotaan justru meningkat 317 ribu jiwa. Namun pada periode September 2014-Maret 2017 ini, kedalaman dan keparahan kemiskinan pedesaan justru meningkat signifikan. Masing-masing 10,7 persen dan 17,5 persen.
"Kebijakan ekonomi Jokowi menunjukkan anomali, yaitu cenderung bias ke penduduk miskin pedesaan, namun membuat kondisi kemiskinan pedesaan menjadi semakin buruk," kata Imam melalui keterangan tertulis kepada Republika.co.id, Kamis (21/12).
Dompet Dhuafa memiliki konsep di mana setiap program pemberdayaan harus bisa menguatkan ekonomi Rumah Tangga. Serta memperluas akses ke pasar. Untuk itulah Dompet Dhuafa memiliki banyak program terintegrasi di wilayah pedesaan yang dinamakan dengan klaster mandiri.
Melalui program ini, Dompet Dhuafa memberdayakan masyarakat melalui program kesehatan, pendidikan, agama dan ekonomi secara terintegrasi. Sehingga masyarakat desa sebagai unit-unit produksi bisa mandiri secara perekonomian. "Kantong kemiskinan dengan kepadatan penduduk miskin dan biaya hidup yang tinggi didominasi justru oleh kota-kota besar di Sumatera dan Jawa, seperti Kota Medan, Kota Bekasi, Kota Palembang, Kota Tangerang dan Kota Surabaya," ujarnya.
Imam menjelaskan, kota-kota besar tersebut menghadapi masalah kemiskinan kota paling berat. Karena besarnya jumlah penduduk miskin, tingginya kepadatan penduduk miskin dan tingginya biaya hidup minimum. Kondisi seperti ini menunjukkan pembangunan perkotaan di kota-kota inti tersebut gagal menghasilkan pertumbuhan yang inklusif.
Menurut Imam, justru hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan melebarnya ketimpangan itu erat kaitannya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara otomatis menjamin tingkat distribusi kue ekonomi secara adil terhadap seluruh lapisan masyarakat. "Biasanya justru sekelompok kecil the haves-lah yang banyak menikmatinya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
