REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersilaturahim ke kantor Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jakarta, Rabu (13/12). Dalam silaturahim tersebut, PDIP-ICMI membangun dialog dan kerjasama yang erat untuk menegakkan implementasi Pancasila dalam praktik kehidupan bernegara.
Rombongan pengurus PDIP dipimpin Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, didamping Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan Idham Samawi, Ketua DPP PDIP Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Andreas Hugo Pareira, serta sejumlah pengurus lainnya.
Mereka disambut Ketua Umum ICMI Prof. Jimly Ashiddiqie serta jajaran pengurus ICMI, seperti M Qodari, Priyo Budi Santoso, dan jajaran pengurus lainnya.
"Terimakasih kami diterima dengan hangat, apalagi PDIP menjadi parpol pertama yang berkunjung ke ICMI secara resmi. Hubungan ini akan berjalan dengan baik dengan silaturahmi meletakkan dasar persahabatan sejati ICMI dan PDIP," ujar Hasto saat pertemuan, dalam siaran persnya.
Melalui silaturrahmi dan kerjasama dengan ICMI, lanjut Hasto, PDIP ingin menggerakkan demokrasi dalam watak yang sebenarnya, yakni dengan prinsip kepaduan antara prinsip ketuhanan dan prinsip kebangsaan. Dan termasuk juga dalam membangun ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.
"Kerja sama PDIP dan ICMI akan saling memperkuat dalan menentukan arah pembangunan Indonesia sebagai bangsa yang sesuai dengan ideologi Pancasila," jelas Hasto.
Dalam tradisi kepartaian PDIP, lanjut Hasto, tentu PDIP merespons kritik dengan memperkuat fungsi parpol yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Baik dalam fungsi rekrutmen politik, artikulasi, dan agregasi kepentingan rakyat, termasuk dalam memunculkan kepemimpinan.
"Maka kami melakukan kaderisasi dan sekolah partai dan sekolah Pancasila. Kami harap ICMI juga bisa mengirim pembicaranya. Sebab ruang kerjasama antara PDIP dan ICMI kita bangun sangat luas. Bahkan, kami membangun ruang dialog dan ruang kerja sama yang harus kita perkuat demi kepentingan bangsa dan negara," lanjutnya.
Hasto menuturkan bahwa PDIP adalah partai yang digembleng dengan proses penuh perlawanan. Sebab selama 32 tahun hanya sekali bisa melakukan kaderisasi dibawah intervensi kekuasaan, sehingga rekruitmen keanggotaan dahulu berdasarkan mana yang berani melawan dan mana yang tidak.
"Kemudiaan kami saat ini melanjutkan tradisi membangun organisasi. Dalam upaya itu kami mencoba memperluas bahwa watak politik bukan hanya wajah kekuasaan yang bicara pemilu, pilpres, pilkada. Buat kami berpolitik adalah membangun peradaban dan juga penuh wajah kebudayaan," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum ICMI Jimly Ashiddiqie mengatakan bahwa sebagai ketua umum ICMI sejak awal sudah berkhidmat untuk inklusif dengan spirit keIslaman untuk keindonesiaan.
Dikatakan Jimly, dalam ICMI ini ada campur-campur tokoh dan anggota dari berbagai kalangan karena ICMI sangat inklusif dengan semua kekuatan intelektual. Bahkan dalam silaturrahmi nasional yang baru-baru ini digelar, banyak tokoh lintas organisasi hadir
"Dan selama 27 tahun ICMI belum pernah menggelar silatnas dibuka di Istana, baru kali ini di Istana. Bahkan dibuka oleh Presiden Jokowi dan ditutup Wapres Jusuf Kalla. Ini standing poin untuk perkembangan," ujar Jimly.
Jimly menegaskan bahwa kunjungan dan uluran silaturrahim yang dilakukan PDIP ini adalah bentuk nyata tentang politik kebangsaan dan berkepribadian Pancasila.
"Inilah cara politik dan cara berpolitik yang benar seperti dilakukan PDIP. Komunikasi politik dijalankan dengan sungguh-sungguh," jelas Jimly.
Jimly menegaskan, banyak kesamaan pandangan dan gugus perjuangan antara ICMI dan PDIP. Misalnya soal kerukunan umat beragama di mana antara keyakinan beragama dan kebangsaan adalah satu hal yang berjalan beriringan bagi bangsa Indonesia. Kemudian, soal gagasan ekonomi kerakyatan bahwa ekonomi pasar yang kapitalistik harus dikawal dengan pancasila.
"PDIP dan ICMI dalam gagasan ekonomi pasar harus dikawal dengan Pancasila. Ekonomi pasar yang kapitalistik sebagai realitas jangan sampai membuat kita menjadi sangat pragmatis. Maka harus dikontrol dengan nilai-nilai Pancasila," imbuhnya.
Jimly menjelaskan bahwa PDIP dan ICMi juga punya pandangan sama dalam menegakkan demokrasi yang benar. Yang tidak hanya bicara politik kekuasaan namun juga etika moral
"Jelas sekali bahwa PDIP dan ICMI juga sama pandangan bahwa jangan sampai kita hanya larut dalam persaingan politik saja, tapi juga harus mendorong pergerakan pada keumatan dan penguatan ekonomi kerakyatan," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika