REPUBLIKA.CO.ID, Pemerintah Prancis berjanji segera menyelesaikan persoalan konflik demonstran dan Muslim setempat. Namun, Pemerintah Prancis tak menargetkan waktu penyelesaian itu.

"Kami akan menyelesaikan konflik dalam beberapa minggu mendatang," kata Menteri Dalam Negeri Prancis Gerard Collomb dilansir dari Independent, Selasa (21/11).

Ia mengakui perlu banyak masjid di negara itu. "Muslim harus memiliki tempat untuk shalat," ujar dia.

Pemerintah Prancis menghentikan umat Islam yang menggelar shalat di jalanan kota Paris, Ahad (19/11). Penghentian itu menyusul bentrokan antara umat Islam dan demostran. Ketegangan kedua kelompok itu meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Hal itu dipicu aksi protes komunitas multi etnis Clichy la Garenne terhadap kegiatan shalat di jalanan.

Umat Islam mulai beribadah di jalanan pada Maret lalu. Hal itu memprotes penutupan masjid setempat yang diubah menjadi perpustakaan. Perselisihan itu menggarisbawahi ihwal kekurangan masjid di negara tersebut. Umat Muslim beranggapan pihak berwenang tidak menawarkan lahan sesuai untuk pusat-pusat Islam.

Wali Kota sayap kanan Remi Muzeau memimpin sekitar 100 orang menentang kegiatan ibadah di jalanan pada awal November lalu. Saat itu, umat Islam meneriakkan Allahhu akbar. Sementara demonstran memegang salib dan menyenyikan lagu kebangsaan Prancis.

Aparat kepolisian turun tangan memisahkan kedua kelompok tersebut. Saat itu, pihak berwajib mempersilahkan Muslim melanjutkan ibadah mereka. Membangun masjid baru untuk lima juta Muslim di Prancis diperkirakan menuai kontroversial di negara sekuler itu. Prancis secara ketat mengatur kebebasan keagamaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika