REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Muslim di Prancis mengambil tindakan hukum terhadap anggota parlemen Prancis setelah bentrokan dengan para jamaah di jalan-jalan di pinggiran kota Paris. Anggota parlemen ingin menghentikan ibadah muslim di jalanan, dengan mengatakan bahwa ini adalah penggunaan ruang publik yang tidak dapat diterima.

Membawa spanduk raksasa dan menyanyikan lagu kebangsaan, para pejabat asosiasi mencoba melewati sebuah barisan polisi. Valerie Pecresse, Presiden wilayah Paris, Ile-de-France, mengatakan negara Prancis perlu menghadapi tanggung jawabnya dan membantu menemukan sebuah solusi, namun tidak dengan biaya apapun.

"Kami membutuhkan tempat ibadah yang layak untuk semua orang. Tapi pada saat bersamaan, kita membutuhkan semua orang untuk hidup dengan cara yang saling menghormati satu sama lain. Dan ruang publik tidak bisa ditempati secara tidak sah."

Umat Muslim telah shalat di luar di Clichy sejak ditutupnya mushola di bulan Maret. Hamid Kazed, kepala Clichy Muslim Union mengatakan situasinya tidak dapat diterima.

"Anda pikir nyaman untuk shalat di jalan?" tanyanya.

"Tapi itulah yang dia (walikota Clichy) inginkan, memisahkan para warga, sehingga jari mereka menunjuk ke arah kita. Kami bukan Salafi, kami bukan fundamentalis, kami adalah seorang Islam dari Prancis, kami adalah seorang Islam yang menghormati republik ini. "

Pertumbuhan populasi Muslim dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong seruan untuk membatasi visibilitas publik terhadap Islam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika