REPUBLIKA.CO.ID,MATARAM -- Wisata halal akan menjadi salah satu pembahasan dalam Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2017 yang akan diselenggarakan di Islamic Center NTB pada 23-26 November 2017.
Hal ini diungkapkan Ketua Panitia Munas dan Konbes NU Daerah Lalu Winengan usai rapat koordinasi bersama Wali Kota Mataram Ahyar Abduh di Kantor Wali Kota Mataram, Selasa (31/10).
Winengan mengatakan, wisata halal menjadi salah satu isu menarik, karena baru muncul pada beberapa tahun terakhir. Pemilihan NTB sebagai tuan rumah Munas dan Konbes NU 2017 juga tidak bisa dilepaskan dari branding wisata halal yang menjadi prestasi dan terobosan sektor pariwisata NTB, terutama Pulau Lombok.
"Kalau dulu kan tentang wisata tidak dibahas, ini nanti dibahas, apa makna wisata halal yang jadi andalan kita," ujar Winengan di Kantor Wali Kota Mataram, Selasa (31/10).
Selain itu, lanjut Winengan, Munas dan Konbes NU 2017 juga akan membahas kaidah-kaidah hukum, dan peraturan-peraturan dalam ajaran agama yang tidak hanya diperuntukan bagi warga NU, melainkan juga umat Islam.
Winengan menambahkan, penunjukan NTB sebagai tuan rumah Munas dan Konbes NU 2017 merupakan sebuah amanah yang harus dilaksanakan secara maksimal. Pasalnya, NTB berhasil meyakinkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai tuan rumah, ketimbang delapan provinsi lain yang juga mengajukan diri sebagai tuan rumah Munas dan Konbes NU 2017. Winengan menilai, citra NTB yang dikenal sebagai daerah bernuansa religius menjadi dasar utama pemilihan.
"NTB ini juga dikenal memiliki banyak pondok pesantren dan masjid, serta banyak warga NU juga di NTB," lanjut Winengan.
Winengan berharap, Munas dan Konbes NU 2017 juga bermanfaat bagi masyarakat NTB, terutama para pelaku industri wisata seperti kerajinan tangan hingga kuliner.
"Dampak Munas ini besar bagi pariwisata. Tugas kita bersama-sama menyukseskan kegiatan ini. Kalau NTB aman dan kondusif tentu akan semakin bagus, dan investor akan semakin tertarik," kata Winengan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika