REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengangkat Prof Dr KH Muhammad Sirajuddin Syamsuddin MA (Din Syamsuddin) sebagai utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban. "Kepada beliau saya memberikan tugas untuk mengembangkan dialog dan kerja sama antar-agama, baik di dalam negeri maupun di luar negeri," kata Presiden saat konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin (23/10).
Jokowi berharap, pengangkatan Din syamsuddin sebagai utusan khusus ini bisa mempromosikan kerukunan antaragama yang ada di Indonesia. "Mengembangkan dialog dan kerja sama antaragama dan antarperadaban dengan mempromosikan kebudayaan dan peradaban Indonesia berdasarkan Pancasila," kata Presiden.
Din Syamsuddin mengatakan, dirinya telah menerima putusan Presiden dengan "bismillah" sebagai bentuk pegabdian kepada bangsa dan negara. "Dalam situasi dunia dewasa ini yang penuh ketidakpastian, ketegangan bahkan konflik antar agama dan peradaban, pemerintah RI sering diminta, bahkan dituntut terlibat," ujar Din Syamsuddin.
Menurut mantan ketua Umum PP Muhammadiyah ini, keterlibatan Indonesia ini sesuai dengan pesan pembukaan UUD 1945 agar Indonesia terlibat dalam memlihara ketertiban dunia dan mewujudkan perdamaian abadi. "Saya menilai pekerjaan ini sebuah perjuangan yang sesuai dengan konstitusi. Saya berniat menjalankan ini sebagai pegabdian bangsa dan negara, mendukung pemerintah kita," ucapnya.
Din Syamsuddin juga berharap, dalam menjalankan tugas ini mendapat dukungan masyarakat Indonesia dan semua pihak bersama dirinya untuk bersama-sama dapat mengembangkan tugas ini. Dia mengatakan, bahwa pesan Presiden bahwa memulai tugas ini mulai dari dalam negeri, yakni kerukunan antarumat beragama, antarkelompok di Tanah Air dapat menjadi modal yang perlu disebarkan ke dunia.
"Khususnya Islam yang dirindukan dunia, Islam dari Indonesia yang bertumpu pada 'wasatiyyah', pada jalan tengah, Islam yang Islam rahmatan lil alamin sangat ditunggu-tunggu," tuturnya.
Din Syamsuddin mengaku, telah mengusulkan melalui Mensesneg Pratikno agar orang lain yang menjalankan tugas ini, namun Presiden mengharapkan dirinya. "Sebenarnya apa yang saya lakukan ini sudah saya lakukan selama ini, baik sebagai Presiden 'Asian Conference of Religions for Peace' maupun sebagai 'co-presiden World Conference on Religion for Peace' (WCRP)," paparnya.
Dia mengatakan, dengan penugasan ini, maka akan semakin kuat, karena ada legalitas, formalitas untuk berbuat atas nama negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika