REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Dewan Pengawas Syariah BPRS Amanah Ummah, KH Didin Hafidhuddin mengatakan, menginjak usia ke-25, BPRS Amanah Ummah dinilai semakin memperlihatkan harapan untuk bisa semakin berkembang dan maju. Walaupun dia juga mengaku, masih ada beberapa kelemahan dan kekurangan yang harus disempurnakan dan perbaiki.
"Kami tidak memungkiri adanya kekurangan dan kelemahan, tapi poin itu akan kami jadikan pemicu untuk lebih baik ke depan," kata Kiai Didin di Leuwiliang Bogor, Senin (7/8).
BPRS Amanah Ummah memiliki suatu hal yang unik dan berbeda dari BPR lainnya. Misalnya, dengan digelarnya kajian-kajian kitab kuning secara rutin yang tentunya melibatkan masyarakat Bogor secara luas.
Kiai Didin mengatakan, upaya tersebut dilakukan untuk menerangkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya sekedar masalah keuangan dan materi semata. Namun, ekonomi syariah juga termasuk pada muamalah. "Lalu muamalah itu bagian dari syariah, dan syariah itu terkait dengan akidah dan akhlak. Sebenarnya semua istilah dalam ekonomi syariah itu juga ada dalam kitab-kitab Fiqih," kata dia.
Dengan begitu, dia berharap timbul sikap jujur, adil, dan transparan bagi masyarakat. Ke depan, dia berharap semua tokoh masyarakat dan ulama bis menjadi tim pengontrol BPRS Amanah Ummah agar bisa tetap maju.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
