REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Padang bekerjasama dengan Yayasan Al Manarah menggelar pertemuan dai dan ulama Internasional di Kota Padang, Sumatera Barat, pada 11-20 Juli 2017. Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kecewa lantaran tidak dilibatkan dalam pertemuan yang mengusung tema persatuan umat tersebut.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Hubungan Luar Negeri, KH Muhyiddin Junaidi, mengatakan bahwa MUI Pusat tidak mengetahui sama sekali tentang rencana event Internasional tersebut.

"Event itu diadakan tanpa melibatkan MUI, baik provinsi atau pusat. Secara etika seharusnya ada komunikasi terlebih dahulu dengan tuan rumah. Kemungkinan Kemenag yang sudah diajak rembuk," ujar Muhyiddin kepada Republika.co.id, Selasa (11/7).

Menurut dia, idealnya secara etika seharusnya penyelenggara berkonsultasi dulu MUI Pusat jika ingin mengadakan event internasional seperti itu. Bahkan, kata dia, MUI Provinsi Sumatera juga tidak diajak bermusyawarah.

"Namun, apapun event Internasional kalau tujuannya untuk menyatukan umat Islam, kita mendukung sepenuhnya. Tapi pada kenyataan gubenur Sumaatera Barat adalah salah satu gubernur yang tidak menganggarkan dalam APBD mereka anggaran untuk kegiatan MUI," ucapnya.

Ia menduga, tidak dilibatkannya MUI dalam agenda tersebut karena ada keteririsan dengan partai politik seperti Partai Keadilan Sosial (PKS). Apalagi, kata dia, Gubernur Sumatera Barat saat ini merupakan kader PKS, sehingga hanya orang yang dekat dengan PKS saja yang dilibatkan.

"Sekarang mereka mengadakan konferensi ulama Internasional, siapa ulama'-nya? Dan apa saja yang dibahas di sana tanpa melibatkan MUI sedikit pun, ini kan naif," kata Muhyiddin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika