REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mendesak negara-negara Muslim memastikan strategi kontraterorisme sesuai hak asasi manusia internasional. Termasuk, sesuai UU terkait pengungsi dan isu-isu kemanusiaan.
Sekjen OKI, Yousef Al Othaimeen, membuat seruan itu saat meresmikan demat tematik sidang ke-11 Komisi Tetap Permanen Hak Asasi Manusia OKI di Jeddah. Pertemuan itu sendiri mengangkat tema Melindungi HAM Saat Melawan Terorisme.
"Langkah-langkah kontraterorisme seperti penahanan ilegal dan sewenang-wenang, pembunuhan di luar hukum. profil rasial dan etnis serta permukiman ilegal menimbulkan tantangan serius terhadap HAM dan peraturan hukum," kata Al Othaimeen.
Dia menilai, langkah-langkah itu mendorong suasana tidak percaya, dendam dan marginalisasi dengan cara melemahkan keamanan jangka panjang negara-negara tersebut. Tindakan kontraterorisme serupa mempengaruhi aspek tertentu populasi.
Al Othaimeen menekankan, terorisme tidak cuma menimbulkan ancaman serius terhadap hak hidup dan kebebasan, tapi juga menimbulkan bahaya abadi bagi peradaban manusia, stabilitas global dan kesejahteraan. "Untuk mengalahkan teroris, sangat penting untuk pertama kali memenangkan pertarungan untuk hari dan pikiran," ujar Al Othaimeen.
Menurut Al Othaimeen, ini dengan tegas menolak identifikasi terorisme dengan kewarganegaraan atau agama manapun, dan menyoroti perlunya mempromosikan hak asasi manusia. Termasuk toleransi, multikultural dan mengatasi faktor sosial ekonomi yang negatif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
