REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesenjangan ekonomi yang begitu besar antara orang kaya dan miskin di Tanah Air bisa menciptakan radikalme. Karena itu, gap tersebut harus dihilangkan atau paling tidak diperkecil.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengatakan, jika masyarakat sudah makmur maka semua paham radikal bisa hilang dan tidak ada lagi yang merusak kesatu an dan keutuhan bangsa. "Kami sudah merancang skemanya seperti apa. Saat ini tim sudah bekerja. Banyak yang sudah disiapkan dan rancang skemanya," katanya pada pelaksanaan Kongres Ekonomi Umat (KEU), Sabtu (22/4).
Pelaksanan KEU tersebut berangkat dari keprihatinan dan ketimpangan yang terjadi dan sebagian besar kekayaan alam hanya dinikmati sebagian orang saja. Dalam pembukaan yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo tersebut, Ma'ruf menyebut, saat ini, sekitar satu persen orang kaya penduduk Indonesia menguasai sekitar 50 persen aset negara.
Padahal, kata dia, masih banyak penduduk miskin di Tanah Air. "Islam mengajarkan bahwa kekayaan tersebut tidak hanya dimiliki orang kaya itu saja, tetapi juga dirasakan masyarakat lainnya."
Dalam KEU tersebut terdapat empat pilar pemberdayaan ekonomi umat yakni usaha mikro kecil menengah, pemberdayaan lembaga keuangan syariah, penguatan jaringan umat, dan kajian ekonomi umat. Penguatan pemberdayaan ekonomi umat harus dibangun di atas fondasi tauhid, akhlak , dan syariah. "KEU ini harus bisa menjadi arus baru ekonomi Indonesia," tegas dia.
Ma'ruf menegaskan, bahwa keadilan sosial baru bisa dirasakan masyarakat jika pemerataan ekonomi terjadi di masyarakat. "Negara harus menguasai hidup hajat banyak orang. Jangan sampai rakyat menjadi objek penderita saja," ucap dia.
Kongres yang mengambil tajuk "Arus Baru Ekonomi Indonesia" diharapkan dapat menciptakan tatanan sistem perekonomian nasional yang adil, merata, dan mandiri dalam mengatasi kesenjangan ekonomi. Satu wacana penting yang akan digagas dalam kongres demi terciptanya arus baru ekonomi Indonesia yaitu menegakkan kedaulatan ekonomi umat. Langkah konkritnya yaitu dengan mempercepat redistribusi dan optimalisasi sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika