REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017 telah berlalu. Gubernur, wali kota, hingga bupati baru akan memulai masa jabatannya dalam waktu dekat untuk lima tahun ke depan. Meski sempat diwarnai ketegangan, khususnya di Ibu Kota Jakarta, pilkada kali ini patut diapreasiasi karena pelaksanaannya terhitung lancar.
Pilkada secara langsung merupakan bagian dari praktik demokrasi yang dijalankan di negeri ini. Pilkada serentak adalah amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
Adanya pilkada serentak dinilai dapat membuat anggaran menjadi lebih efisien. Sempat terjadi dialektika saat beleid tersebut diwacanakan mengatur pilkada lewat mekanisme perwakilan DPRD. Hanya, tuntutan masyarakat membuat pilkada pun akhirnya berjalan langsung dari rakyat.
Sebagai sebuah agama paripurna, sistem politik tak lepas dari Islam. Alquran dan Sunah telah mencontohkan bagaimana kepemimpinan yang baik. Kita bisa dengan hikmat menyaksikan kisah-kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Zulkarnain hingga Nabi Muhammad SAW. Tak hanya itu, agama ini juga memberi contoh pemimpin-pemimpin yang zalim dan antikritik. Firaun dan Namrud merupakan dua contohnya.
Meski demokrasi tak pernah disebutkan di dalam sejarah Islam, nilai-nilai demokrasi tecermin dalam agama ini. Yusuf Qaradhawi dalam Fatwa-Fatwa Kontemporer menjelaskan, esensi demokrasi adalah masyarakat memilih seseorang untuk mengurus dan mengatur urusan mereka.
Pemimpinnya bukan orang yang mereka benci, peraturannya bukan hal yang tidak mereka kehendaki. Rakyat pun lewat wakilnya berhak meminta pertanggungjawaban penguasa apabila pemimpin tersebut salah. Mereka berhak memecatnya jika menyeleweng.
Berbagai bentuk demokrasi pun dipraktikkan manusia mulai pemilihan umum dan referendum, partai politik, kebebasan pers, kemandirian peradilan, dan sebagainya. Lantas, apakah demokrasi tersebut bertentangan dengan Islam?
Ikuti Whatsapp Channel Republika