REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Pemerintah India akan melawan ekstrimisme dan radikalisasi dengan mengadakan pertemuan global untuk ulama Sunni. Pertemuan ini diadakan terkait keberadan gerakan radikal yang mendorong tindakan kekerasan dan intoleransi.
Kementerian Luar Negeri India mengatakan, pemerintah sedang berbicara dengan Barat dan negara-negara Asia Selatan untuk penyelenggaraan acara ini. Sebagian besar negara-negara Asia Barat, termasuk UEA dan Kuwait ikut mengambil bagian. Negara-negara Asia Selatan dan Bangladesh serta Myanmar juga akan diundang.
Rencana pemerintah India ini telah dibahas selama kunjungan Putra Mahkota UEA Sheikh Mohammed Bin Zayed bulan Januari lalu. Kedua negara menekankan terkait kebutuhan untuk memfasilitasi pertukaran ulama dan kaum intelektual serta mengadakan konfrensi untuk mempromosikan nilai-nilai perdamaian, toleransi, keterbukaan dan kesejahteraan yang melekat dalam semua agama.
"Sejauh ini India tetap terlindung dari ideologi ekstrimisme. Kita perlu untuk menampilkan sinkretisme masyarakat dan belajar dari negara-negara seperti Malaysia tentang bagaimana membangun masyarakat yang inklusif untuk melawan ekstremisme dan radikalisme," ujar pejabat India seperti dilansir newindianexpress.com (12/2).
India memiliki penduduk Muslim terbesar ketiga setelah Indonesia dan Pakistan, dan akan menjadi rumah bagi penduduk Muslim terbesar di dunia pada 2050. Sekitar 85 persen muslim India adalah Sunni. Sebagian besar dari mereka mengikuti tasawuf. .
Keseriusan pemerintah untuk mengatasi dampak dari munculnya ISIS terlihat ketika menunjuk mantan Kepala Biro Intelijen Syed Asif Ibrahim sebagai Perdana Menteri Utusan Khusus tentang Terorisme dan Ekstrimisme pada tahun 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
