REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Perintah eksekutif Presiden AS Donald Trump yang melarang Muslim dari tujuh negara memasuki Amerika dinilai menimbulkan bahaya terhadap Muslim Amerika. Sejumlah kelompok yang mewakili masyarakat telah mengatakan kepada pengadilan, mereka meminta menghentikan perintah Trump yang inkonstitusional.
"Perintah eksekutif adalah inkonstitusional, pelanggaran terhadap hak-hak Muslim. Ini menimbulkan bahaya besar pada komunitas Muslim Amerika dan profesi Muslim Amerika," kata sejumlah kelompok yang protes terhadap kebijakan Trump, dilansir dari The Economic Times, Selasa (7/2).
Pelarangan tersebut juga dinilai mengancam kemampuan Muslim Amerika untuk mempraktikkan profesi mereka di Amerika Serikat. Sebab, pelarangan tersebut sama saja mengancam Muslim Amerika yang tinggal, bekerja, bepergian dan mempunyai keluarga di luar negeri. Pelarangan Muslim memasuki Amerika juga dinilai telah merusak citra baik Muslim sehingga membahayakan profesi masyarakat Muslim Amerika.
Advokat Muslim terkemuka, Profesi Kesehatan Muslim Amerika, Dewan untuk Kemajuan Profesional Muslim, Asosiasi Medis Islam Amerika Utara, Profesional Muslim Urban, Asosiasi Arab Amerika Medis Nasional dan Jaringan Profesional Arab-Amerika. Mereka mendesak pengadilan untuk menolak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai konstitusional.
Dalam sebuah laporan singkat sejumlah kelompok yang protes terhadap kebijakan Trump, dikatakan Muslim Amerika telah menderita dan mendapat cedera akibat citra buruk yang sudah melekat kepada mereka. Hal tersebut dinilai tidak adil dan tidak rasional.
Mereka menegaskan kehadiran Muslim di Amerika bukan ancaman terhadap Amerika sebab Muslim telah menjadi bagian dari Amerika sejak negara itu berdiri. Sekitar 15 persen budak yang dibawa ke Amerika dan dipaksa bekerja adalah Muslim.
Muslim telah bekerja untuk membela Amerika. Sekitar 5.000 Muslim bekerja di Militer AS. Banyak juga Muslim yang menjadi pelayan kesehatan, mengajar, menciptakan lapangan pekerjaan dan berkontribusi untuk menumbuhkan perekonomian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika