REPUBLIKA.CO.ID, NIAMEY -- Seiring meningkatnya tindakan ekstrimisme dan radikalime di Niger, para pemimpin agama meminta semua pihak melakukan upaya yang lebih untuk meredam hal tersebut. Sebelum terjadinya kerusuhan pada 2015, Niger memiliki sejarah hubungan agama relatif damai antaramayoritas Muslim dan Kristen.
Namun saat ini, meningkatnya pengaruh ekstremis dari negara tetangga mengancam status quo sehingga mendorong para pemimpin agama untuk memfokuskan upaya mereka dalam membangun jembatan antara komunitas agama sehingga dapat mengurangi kekerasan. Dilansir dari csmonitor.com (5/2), salah seorang tokoh Muslim, Mohamadou al-Hadi Ashara mengatakan, setelah adanya kerusuhan di Niger, pemimpin agama Islam dan Kristen membentuk komite di kota-kota mereka untuk mengadakan dialog. Ia juga memanfaatkan khotbah Jumat untuk menyampaikan pesan damai kepada siswa atau jamaahnya.
Namun, Sekretaris Jenderal Gereja-gereja Evangelis di Zinder, Elisée Assan Oumara, mengatakan, penyebaran radikalisme justru berasal dari khotbah agama. Pengkhotbah radikal selalu menyampaikan pesan-pesan untuk memusuhi Kristen.
"Untuk itu, perluya aturan yang tegas agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan khotbah untuk menyebarkan paham radikalisme. Pemerintah harus melarang penceramah yang menyebarkan khotbah jika tidak sesuai dengan hukum-hukum agama tersebut," kata dia.
Pada 2015, tepatnya setelah adanya penyerangan di kantor majalah satir Charlie Hebdo Paris, tindakan ekstrimisme meningkat di Niger. Kerusuhan terjadi di 68 gereja, sekolah dan panti asuhan di negara yang memiliki jumlah populasi muslim sebanyak 90 persen ini.
Para perusuh juga menargetkan polisi, gedung pemerintah, dan bisnis Perancis. Kemarahan warga Niger semakin meningkat saat Presiden Mahamadou Issoufou menyatakan dukungan untuk Perancis setelah serangan Charlie Hebdo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
