REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Utara (Sumut) menolak wacana sertifikasi khatib yang dikemukakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Mereka pun mempertanyakan tujuan dari wacana tersebut.
Wakil Ketua MUI Sumut Maratua Simanjuntak mengatakan, dasar pemerintah untuk melakukan sertifikasi tersebut belum jelas.
"Kami menolak sertifikasi ini karena belum jelas tujuan dari sertifikasi ini untuk apa, manfaatnya seperti apa," kata Maratua, Senin (6/2).
Maratua mengaku, pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan dan sosialisasi terkait penerapan sertifikasi itu. Dia pun menyebut pemerintah harus mengkaji ulang wacana tersebut karena berpotensi mengganggu ibadah umat islam.
Menurut Maratua, tidak ada standardisasi baku yang menentukan seseorang bisa disebut sebagai ustaz atau khatib. Hal ini pun, kata dia, bukan merupakan bagian dari tugas pemerintah.
"Kalau untuk mendata saja, untuk apa. Jadi kesannya kalau sudah bersertifikasi baru layak disebut ustaz. Jangan karena kebijakan ini pelaksanaan shalat Jumat jadi terganggu," ujarnya.
Baca juga, Menag: Sertifikasi Khatib Dibutuhkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
