Selasa 31 Jan 2017 17:52 WIB

Muhammadiyah: Kebijakan Imigrasi Trump Kontradiktif

Rep: Rahmat Fajar/ Red: Agung Sasongko
Presiden AS Donald Trump didampingi Wakil Presiden Mike Pence (kiri) usai menandatangani perintah eksekutif keluarnya AS dari Kemitraan Trans-Pasifik pada 23 Januari 2017.
Foto: AP Photo/Evan Vucci
Presiden AS Donald Trump didampingi Wakil Presiden Mike Pence (kiri) usai menandatangani perintah eksekutif keluarnya AS dari Kemitraan Trans-Pasifik pada 23 Januari 2017.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menilai kebijakan melarang Muslim masuk AS perlu ditinjau ulang.  “Kebijakan Donald Trump tentang imigrasi sangat kontroversial, kontradiktif,” ujar Mu’ti kepada republika, Selasa (31/1).

Menurutnya, kebijakan itu berpotensi menimbulkan  masalah baik di dalam negeri AS, Timur Tengah, dan dunia. Pasalnya, kebijakan Trump juga bertentangan dengan nilai multikuturalisme dan demokrasi yang selama ini menjadi komoditas politik AS.

Bahkan, kata Mu’ti, kebijakan tersebut justru akan memunculkan sikap anti AS dari belahan masyarakat dunia. Sehingga bisa menjadi ancaman bagi keamanan dalam negeri dan keselamatan warga AS sendiri di luar negeri. kebijakan Trump, lanjutnya, seperti menabuh perang terhadap dunia Islam.

“Berbagai aksi kekerasan dalam bentuk terorisme tinggal persoalan waktu,” kata Mu’ti.

Trump bisa merusak perdamaian Timur Tengah yang berusaha dibangun Presiden Barack Obama bisa berantakan. Trump dapat membuat situasi Timur Tengah semakin memanas dan penuh ancaman.

Seperti diketahui perintah eksekutif tersebut ditandatangani Trump saar dirinya belum genap 10 hari menjabat sebagai presiden. Perintah eksekutif tersebut melarang pengungsi dan warga Muslim dari tujuh negara untuk sementara. Ketujuh negara tersebut antara lain Suriah, Irak, Iran, Libya, Sudan, Somalia dan Yaman.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement